Sumber : Industry

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu pengembangan industri keramik nasional agar bisa lebih berdaya saing global. 

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang keramik yang siap meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri keramik.

"Saat ini, industri keramik Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-8 dunia, dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta m2 per tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang," kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Senin (7/2).

Selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM industri, Balai Besar Keramik (BBK) selaku salah satu unit kerja di bawah binaan BSKJI, telah membangun LSP untuk memberikan layanan jasa sertifikasi kompetensi kepada SDM industri keramik nasional. 

"LSP keramik memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa SDM yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi sesuai bidangnya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja berdasarkan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang keramik," papar Doddy.

SKKNI terkait industri keramik tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 190 Tahun 2016 tentang Penerapan SKKNI Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Galian Non Logam Bidang Industri Keramik Tableware dan Saniter. 

"SKKNI tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal seiring dengan tersedianya LSP bidang keramik," tegas Doddy.

Menurutnya, kualitas SDM dengan kompetensi kerja yang terstandar, akan mendorong peningkatan daya saing industri keramik nasional. 

"Dengan saya saing yang tinggi, sektor industri keramik akan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas produk keramik nasional sehingga turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.
 
Ke depan, dengan dukungan asesor kompetensi, skema sertifikasi dan tempat uji kompetensi yang memadai, LSP keramik BBK akan memberikan layanan jasa sertifikasi profesi bidang keramik dengan unit kompetensi pengujian mutu produk keramik tableware dan sainter. 

"Skema kompetensi akan terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan SKKNI," ujar Kepala BSKJI.

Lebih lanjut, pendirian LSP di BBK merupakan salah satu pengembangan peran, selain memberikan layanan sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, serta industri hijau dan halal. 

“Melalui layanan sertifikasi profesi tersebut, BBK ikut berperan aktif dalam mencetak SDM industri keramik Indonesia yang kompeten, berdaya saing dan siap mengadapi persaingan bebas terhadap pasar tenaga kerja," pungkasnya.

Sumber : Pasar Dana (4/8/2021)

Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya untuk meningkatkan daya saing industri keramik dan refraktori melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Salah satunya, yakni dengan meluncurkan Program Setara Diploma I (D1) Keramik dan Refraktori, yang akan dilaksanakan di Politeknik STMI Jakarta.

"Melalui program ini, kami berharap bisa memasok kebutuhan industri keramik dan refraktori terhadap SDM yang terampil. Tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini," ucap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Industri (BPSDMI) Kemenperin, Arus Gunawan dalam siaran pers, Selasa, 3 Agustus 2021.

Ditambahkan, kedua program tersebut diselenggarakan selama satu tahun oleh Politeknik STMI Jakarta yang berkolaborasi dengan Balai Besar Keramik (BBK).

"Masing-masing program hanya membuka satu kelas untuk 30 mahasiswa pada setiap kelasnya, dan akan dikembangkan menjadi dua kelas untuk masing-masing program pada 2022," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Politeknik STMI Jakarta juga melibatkan banyak perusahaan industri dalam penyelenggaraan kedua Program Setara D1 ini sehingga mahasiswa yang lulus nantinya dapat langsung diserap bekerja di perusahaan-perusahaan industri tersebut.

"Beberapa perusahaan yang terlibat dalam kerja sama kedua program ini, antara lain PT Refratech Mandala Perkasa, PT Benteng Api Technik, PT Refractorindo Graha Dinamika, serta 21 perusahaan keramik yang terhimpun dalam ASAKI (Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia)," bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri, Iken Retnowulan menjelaskan, bahwa tujuan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Setara D1 Kerja sama Industri ini adalah untuk membekali calon tenaga kerja dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis.

"Lulusan program pendidikan Setara D1 ini nantinya langsung ditempatkan bekerja dalam rangka meningkatkan daya saing industri," harap Iken.

Sementara itu, Dirjen IKFT, Muhammad Khayam mengungkapkan, industri refraktori dinilai sebagai salah satu sektor strategis karena produksinya untuk menopang kebutuhan berbagai manufaktur lainnya.

Hasil dari industri refraktori ini umumnya digunakan sebagai pelapis untuk tungku, kiln, insinerator, dan reaktor tahan api pada industri semen, keramik, kaca dan pengecoran logam.

Khayam optimistis apabila industri refraktori ini tumbuh berkembang dan memiliki performa gemilang, akan mendukung kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, khususnya kelompok industri bahan galian nonlogam.

"Pada kuartal I-2021, kontribusi industri bahan galian nonlogam terhadap industri pengolahan sebesar 2,57 persen dan perkembangan nilai investasi industri bahan galian nonlogam mencapai Rp5,46 triliun," tutur Khayam.

Lebih lanjut ia mengemukakan, industri keramik Indonesia saat ini menduduki peringkat kedelapan dunia dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta meter persegi per tahun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 150 ribu orang.

Meningkatnya pembangunan di sektor infrastruktur dan properti, seperti real estate, perumahan, apartemen, dan bangunan lainnya, membuat permintaan pasar dalam negeri semakin bertambah.

"Dalam jangka panjang, industri keramik nasional akan sangat prospektif, mengingat konsumsi keramik nasional per kapita masih sekitar 1,4 meter persegi yang perlu dioptimalkan lagi karena konsumsi ideal dunia telah mencapai lebih dari tiga meter persegi," pungkas Khayam.

Sumber : Investor.id

JAKARTA - Kementerian Perindustrian RI, Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Nagayana Indonesia Gelar Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022

Kolaborasi dan sinergi antar seluruh pihak merupakan kunci dalam implementasi industri 4.0. Transformasi industri 4.0 akan menjawab permasalahan yang dihadapi pelaku industri dan mempercepat pemulihan industri nasional saat ini.

Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) bekerjasama dengan Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Naganaya Indonesia sebagai Event Organizer telah menyelenggarakan kegiatan Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 dengan tema “Accelerate the Implementation of Industry 4.0 to Support Inclusive and Sustainable Industries for National Recovery”.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Doddy Rahadi menyampaikan, perlunya wadah berkumpul stakeholder terkait dalam pelaksanaan implementrasi Industri 4.0 di Indonesia.

Terutama untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar pihak meliputi: pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi dan lembaga R&D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan guna mempercepat proses transformasi Industri 4.0 serta membangun jejaring dan kolaborasi. Acara yang berlangsung di Hotel JS luwansa Jakarta, 8 Maret 2022 ini juga dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta secara offline dan hampir 300 peserta secara online.

Melalui acara Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022, Kementerian Perindustrian dan seluruh stakeholder terkait berupaya untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi, lembaga R & D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan untuk dapat mendukung transformasi teknologi sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam program nasional Making Indonesia 4.0.

“Langkah – langkah yang dilakukan Kementerian Perindustrian dalam pelaksaaan Making Indonesia 4.0 antara lain asesmen INDI 4.0, pemberian INDI award, pendampingan Industri 4.0, penunjukkan lighthouse industry 4.0, pengembangan SDM Industri 4.0, pendirian PIDI 4.0 dan capability center, serta pelatihan e-commerce kepada IKM,” tambah Heru Kustanto, Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri.

Dalam rangka mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pada akselerasi industri 4.0 dan membahas mengenai perkembangan industri 4.0 di Kementerian/Lembaga/BUMN, industri/asosiasi, technology provider, Lembaga R&D, konsultan dan akademisi, Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) berkolaborasi dengan Naganaya Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan event Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 di Jakarta pada tanggal 24 – 25 Agustus 2022.

“Kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 akan menjadi sebuah lapangan untuk seluruh pemain industri 4.0 baik itu Pemerintah, Pelaku Industri, Asosiasi/Komunitas, Akademisi dan pihak lainnya untuk berdiskusi dan mengetahui teknologi terkini industri 4.0”, Aditya Adiguna, Direktur Utama, PT. Naganaya Indonesia Internasional.

Kegiatan Indonesia 4.0 Conference & Expo tidak hanya akan mengundang pembicara nasional saja, tetapi juga turut menghadirkan pembicara global yang akan memberikan informasi, ilmu, maupun pandangan terkait isu terkini industri 4.0. Disamping itu, kegiatan ini juga mentargetkan kurang lebih 100 peserta pameran dari perusahaan teknologi nasional maupun global, BUMN, startup, kampus, asosiasi dan lembaga pemerintah yang akan memamerkan teknologi terkini dan informasi terkait industri 4.0.

Adapun rangkaian acara pendukung lainnya yaitu : Smart Factory Forum yang merupakan event road show sebelum event utama yang diadakan di 2 tempat yaitu Batam dan Karawang untuk mengundang para pemangku kepentingan industri yang terdapat pada di sekitar kota tersebut dalam hal teknologi industri 4.0. Podcast 4.0 yang berkonsep pembicaraan ringan mengenai teknologi 4.0 dan yang terakhir Indonesia Internet Governance Forum yang bersamaan diadakan dalam event utama dengan konsep Focus Group Discussion dari FTII dan ID-IGF.

Sumber : KPAII

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional bersama Korea-Indonesia Industry and Technology Cooperation Center (KITC) menyelenggarakan FGD Penjajakan Kerja Sama Sumber Daya Industri (SDI) Pengembangan Logam Tanah Jarang: Khususnya Nikel dan Silikon di Hotel Padma Bandung pada tanggal 10-11 Maret 2022. Acara dibuka oleh Direktur ASDIPI, Ibu Iken Retnowulan, dan dihadiri oleh berbagai stakeholder industry terkait pengembangan logam tanah jarang, pengolahan silicon dan pengolahan nikel.

Direktur ASDIPI menyampaikan pada pelaksanaan FGD tersebut, Kemenperin dan KITC berupaya menghimpun informasi serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait dalam rangka membahas rencana Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) Korea dengan lembaga afiliasinya Korea Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT) untuk melakukan “Preliminary Feasibility” terhadap pengembangan pengolahan mineral Silikon dan Nikel untuk pemanfaatan industri dan global value chain antara kedua negara.

Pada kegiatan ini, stakeholder yang turut menyampaikan paparan terdiri dari:

1. Direktorat Industri Logam mengenai Potensi Kerja Sama Pemanfaatan Logam Tanah Jarang;
2. Direktorat Industri Semen, Keramik dan Bahan Galian Non Logam mengenai Industri Silika di Indonesia;
   
3. Balai Besar Logam dan Mesin mengenai Identifikasi Kebutuhan Sumber Daya Industri dan Potensi Kerjasama dalam Pengembangan / Pemanfaatan Nikel dalam Industri Logam dan Mesin;
   
4. Balai Besar Keramik mengenai Pengembangan Inkubator Bisnis Precipitated Silica;
   
5. Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara ESDM mengenai Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Silicon (Si) dan Nikel (Ni); serta
   
6. Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) mengenai Rare Metal Center and Cooperation with Indonesia.

Peluang kerja sama pada pemanfaatan logam tanah jarang, nikel dan silika hingga saat ini masih terbuka lebar baik itu melalui kerja sama pengembangan bersama maupun kerja sama lainnya. Melalui FGD ini diharapkan terjadi sharing knowledge dan tukar pikiran antara para stakeholder industri maupun peneliti di antara kedua negara dalam bidang teknologi terbaru dalam pengolahan LTJ, nikel dan silika serta peningkatan kemampuan sumber daya industri agar terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan daya saing industri nasional. Selain itu, diharapkan juga para stakeholder industri terkait dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat menjalin networking dengan rekan-rekan dari Korea Selatan.

Sebagai tindak lanjut, setelah pelaksanaan FGD ini pihak Korea Selatan akan mendalami lagi potensi kerja sama feasibility study dengan stakeholder terkait mengenai pengembangan teknologi pengolahan pengolahan LTJ, nikel maupun silikon dalam pemanfaatannya pada pengembangan baterai listrik dan electric vehicle.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

BANDUNG -- Doddy Rahadi selaku Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) memberikan apresiasi dan menyambut baik penyelenggaraan acara talkshow yang membahas dan mendiskusikan mengenai bagaimana memilih produk kaca sesuai untuk peruntukannya baik itu dari sisi keamanan, estetika, maupun yang mendukung terhadap efisiensi penggunaan energi.

Pemerintah terus berusaha bagaimana menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha di negeri ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan kondisi pandemi diikuti dengan resesi ekonomi yang melanda beberapa negara di tahun 2022 ini, sektor industri manufaktur Indonesia tetap memberikan kontribusi yang besar yaitu dengan meningkatnya PMI manufaktur Indonesia yaitu menjadi 51,3 pada bulan Juli 2022 dibanding negara lain.

Hal ini didukung oleh peningkatan permintaan dalam negeri, antara lain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan belanja antar sektor. Di antara ketiganya, laju peningkatan belanja pemerintah yang didorong oleh Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menunjukkan peningkatan terbesar.

"Program P3DN memberikan multiplier effect serta berpengaruh positif terhadap peningkatan PMI manufaktur," kata Heru yang mewakili Doddy Rahadi, dalam rilisnya, Kamis (11/8/2022).

Melalui Program P3DN, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, juga swasta didorong untuk berkomitmen menggunakan produk dalam negeri dalam belanja barang dan modalnya. Dengan realisasi komitmen tersebut, perusahaan industri meningkatkan produksinya yang membuat mereka merekrut lebih banyak pekerja.

Diharapkan Program P3DN ini akan terus mendorong pelaku usaha terutama yang terkait dengan konstruksi di Indonesia untuk lebih selektif dalam memilih produk dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Industri kaca lembaran nasional dimulai dengan produksi dan penjualan pada tahun 1976, berkembang hingga saat ini berkapasitas 1,35 juta ton/tahun, untuk memenuhi permintaan dalam negeri sebanyak 800 ribu ton/tahun.

Industri pengolahan kaca lembaran juga berkembang pesat sejalan berkembangnya permintaan pasar, di antaranya kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, cermin kaca lembaran dan kaca isolasi. Hampir seluruh jenis kaca lembaran dan olahannya dapat diproduksi, jumlah dan jenis, oleh sebanyak dua produsen kaca lembaran dan 20 produsen kaca lembaran olahan dalam negeri, untuk bangunan, kendaraan bermotor, industri dll.

Bila dilihat data tahun 2019-2021 impor jenis produk kaca lembaran di bawah 50 ton/tahun, hal ini menunjukkan produksi industri dalam negeri untuk produk kaca lembaran saat ini sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sedangkan impor untuk jenis kaca temper masih cukup tinggi yaitu mencapai 1,1 juta ton pada tahun 2019 dan turun menjadi 0,75 juta ton pada tahun 2021. Hal in terjadi karena sebagian industri kendaraan bermotor mengimpor kaca mobil dari perusahaan induk di negara asal.

Impor produk kaca dalam kurun waktu 2019-2021 juga menunjukkan kecenderungan yang menurun, terutama untuk kaca laminasi, kaca insulasi dan kaca cermin yang tidak di bingkai. Sedangkan produk kaca cermin yang dibingkai terjadi kenaikan impor dari tahun 2019-2021.

"Untuk itu, diharapkan industri dalam negeri agar dapat meningkatkan produksinya sehingga substitusi impor dapat terus ditingkatkan. Peluang substitusi masih  besar bagi produk kaca isolasi dilihat dari sisi teknologi yang dimiliki oleh industri dalam negeri dan juga nilai investasi yang terjangkau," kata dia.

Di samping itu, kebutuhan kaca isolasi baik untuk produk showcase maupun bahan bangunan terus meningkat seiring dengan tuntutan konsumen dalam hal desain bangunan, kenyamanan dan kebutuhan penghematan penggunaan listrik/energi.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian akan terus mendukung iklim industri baik itu dalam pengembangan standar, penerapan SNI wajib, Industri Hijau maupun pertimbangan tingkat komponen dalam negeri.

Saat ini Kementerian Perindustrian sudah memiliki program sertifikasi TKDN dengan menyiapkan auditor-auditor yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan yang tersebar di berbagai provinsi. Dengan penerapan sertifikasi TKDN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Dengan berkembangnya kebutuhan produk kaca tidak hanya dari segi estika, namun juga kebutuhan akan bertambahnya nilai fungsi produk kaca seperti kaca hemat energi, kaca pengaman yang digunakan pada sektor perumahan, perkantoran dan pariwisata, kementerian Perindustrian dapat mensupport dari sisi pengembangan standar SNI sampai ke layanan sertifikasi.

"Untuk itu agar industri tidak segan-segan memanfaatkan fasilitas dan jasa yang ada di Balai Besar Keramik dengan didukung oleh tenaga-tenaga yang kompeten," kata dia menambahkan.

Sumber : Media Indonesia

PEMERINTAH terus berusaha bagaimana menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan kondisi pandemi diikuti dengan resesi ekonomi yang melanda beberapa negara  di tahun ini, sektor industri manufaktur Indonesia tetap memberikan kontribusi yang besar yaitu dengan meningkatnya PMI manufaktur Indonesia menjadi 51,3 pada Juli 2022 dibanding negara lain. Hal itu didukung oleh peningkatan permintaan dalam negeri, antara lain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan belanja antar sektor. 

Di antara ketiganya, laju peningkatan belanja pemerintah yang didorong oleh Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menunjukkan peningkatan terbesar. Peningkatan pesanan pemerintah atas produk-produk manufaktur, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), begitu juga mesin peralatan elektronik. Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (Pusat OPTIKJI) Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Heru Kustanto mengatakan, program P3DN memberikan multiplier effect serta berpengaruh positif terhadap peningkatan PMI manufaktur Melalui Program P3DN, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, juga swasta didorong untuk berkomitmen menggunakan produk dalam negeri dalam belanja barang dan modalnya. Dengan realisasi komitmen tersebut, perusahaan industri meningkatkan produksinya yang membuat mereka merekrut lebih banyak pekerja," katanya dalam Talk Show dengan tema “ Pemilihan Kaca untuk Bahan Bangunan”.Heru berharap, Program P3DN akan terus mendorong pelaku usaha terutama yang terkait dengan konstruksi di Indonesia untuk lebih selektif dalam memilih produk dengan mengutamakan produk dalam negeri.Industri kaca lembaran nasional dimulai dengan produksi dan penjualan pada 1976, berkembang hingga saat ini berkapasitas 1,35 juta ton/tahun, untuk memenuhi permintaan dalam negeri sebanyak 800.000 ton/tahun. Industri pengolahan kaca lembaran juga berkembang pesat sejalan berkembangnya permintaan pasar, diantaranya kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, cermin kaca lembaran dan kaca isolasi. "Hampir seluruh jenis kaca lembaran dan olahannya dapat diproduksi, jumlah dan jenis, oleh sebanyak 2 produsen kaca lembaran dan 20 produsen kaca lembaran olahan dalam negeri, untuk bangunan, kendaraan bermotor, industri dll," ujar Heru.Bila dilihat data 2019-2021, impor jenis produk kaca lembaran dibawah 50 ton/tahun. Hal ini menunjukkan produksi industri dalam negeri untuk produk kaca lembaran saat ini sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan impor untuk jenis kaca temper masih cukup tinggi yaitu mencapai 1,1 juta ton pada 2019 dan turun menjadi 0,75 juta ton pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena sebagain industri kendaraan bermotor mengimpor kaca mobil dari perusahaan induk di negara asal.Impor produk kaca dalam kurun waktu 2019-2021 juga menunjukkan kecenderungan yang menurun, terutama untuk kaca laminasi, kaca insulasi, dan kaca cermin yang tidak di bingkai. Sedangkan produk kaca cermin yang dibingkai terjadi kenaikan impor dari 2019-2021. 

Untuk itu diharapkan industri dalam negeri agar dapat meningkatkan produksinya sehingga substitusi impor dapat terus ditingkatkan. Peluang substitusi masih besar bagi produk kaca isolasi dilihat dari sisi teknologi yang dimiliki oleh industri dalam negeri dan juga nilai investasi yang terjangkau. "Di samping itu kebutuhan kaca isolasi baik untuk produk showcase maupun bahan bangunan terus meningkat seiring dengan tuntutan konsumen dalam hal desain bangunan, kenyamanan dan kebutuhan penghematan penggunaan listrik/energi," imbuh Heru.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian akan terus mendukung iklim industri baik itu dalam pengembangan standar, penerapan SNI wajib, Industri Hijau maupun pertimbangan tingkat komponen dalam negeri.Saat ini Kementerian Perindustrian sudah memiliki program sertifikasi TKDN dengan menyiapkan auditor-auditor yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan yang tersebar di berbagai provinsi. Dengan penerapan sertifikasi TKDN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri."Dengan berkembangnya kebutuhan produk kaca tidak hanya dari segi estetika, namun juga kebutuhan akan bertambahnya nilai fungsi produk kaca seperti kaca hemat energi, kaca pengaman yang digunakan pada sektor perumahan, perkantoran dan pariwisata, kementerian Perindustrian dapat mensupport dari sisi pengembangan standar SNI sampai ke layanan sertifikasi. Untuk itu agar industri tidak segan segan memanfaatkan fasilitas dan jasa yang ada di Balai Besar Keramik dengan didukung oleh tenaga tenaga yang kompeten," jelas Heru.Kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku energi yang berkesinambungan dan terjangkau. Hal ini juga untuk memperdalam dan memperkuat struktur manufaktur di Indonesia.Dalam upaya memacu kinerja industri kaca nasional, pemerintah melalui Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) telah berupaya melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui pengembangan bahan baku untuk industri kaca yang berasal dari dalam negeri sebagai competitive advantage seperti pasir silika, dolomite, limestone, dan lainnya."Selain itu, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) mendorong tumbuhnya investasi dari industri bahan baku dan penolong seperti soda ash, cullet, iron oxide dan lainnya," ujar Azhar Fitri Kepala BBSPJIKMN.Industri kaca nasional akan terus tumbuh setiap tahunnya, seiring kenaikan permintaan dari pasar domestik dan ekspor. Sementara itu, pemanfaatan dalam negeri diserap oleh sektor properti sebesar 65 persen, otomotif 15 persen, furnitur 12 persen dan lainnya 8 persen.Adapun pemilihan kaca untuk bangunan/properti memperhatikan beberapa aspek yaitu antara lain : aspek fungsi dan estetika bangunan, mutu dan spesifikasi teknis kaca yang disesuaikan dengan kondisi termal cuaca sekitar lokasi bangunan, serta standar mutu pemasangan kacanya.

Sumber : KOMPAS.com

JAKARTA, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) Kemenperin, Azhar Fitri mengatakan, industri kaca nasional akan terus tumbuh setiap tahunnya, seiring kenaikan permintaan dari pasar domestik dan ekspor. Untuk pemanfaatan dalam negeri diserap oleh sektor properti sebesar 65 persen, otomotif 15 persen, furnitur 12 persen, dan lainnya 8 persen. Demi memacu kinerja industri kacana nasional, kata Azhar, pemerintah lewat BBSPJIKMN Kemenperin telah berupaya melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri lewat pengembangan bahan baku untuk industri kaca yang berasal dari dalam negeri sebagai competitive advantage seperti pasir silika, dolomite, limestone, dan lainnya. "Selain itu kami mendorong tumbuhnya investasi dari industri bahan baku dan penolong, seperti soda ash, cullet, iron oxide, dan lainnya," kata Azhar dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022). Baca juga: Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum? Sementara itu Kepala OPTIKJI BSKJI Kemenperin Heru Kustanto mengatakan, ada beberapa industri kaca yang mengalami penurunan permintaan untuk impor sepanjang 2019-2021, seperti kaca laminasi, kaca insulasi, dan kaca cermin yang tidak di bingkai. Sedangkan produk kaca cermin yang dibingkai terjadi kenaikan impor dari tahun 2019-2021. "Untuk itu, diharapkan industri dalam negeri agar dapat meningkatkan produksinya, sehingga substitusi impor dapat terus ditingkatkan," ujar Heru. Heru menilai peluang substitusi masih besar bagi produk kaca isolasi dilihat dari sisi teknologi yang dimiliki oleh industri dalam negeri dan juga nilai investasi yang terjangkau. Di samping itu kebutuhan kaca isolasi baik untuk produk showcase maupun bahan bangunan terus meningkat, seiring dengan tuntutan konsumen dalam hal desain bangunan, kenyamanan dan kebutuhan penghematan penggunaan listrik/energi.

Melihat fenomena itu, pemerintah dalam hal ini Kemenperin akan terus mendukung iklim industri kaca dalam pengembangan standar, penerapan SNI wajib, industri hijau maupun pertimbangkan tingkat komponen dalam negeri.

"Saat ini Kemenperin sudah memiliki program sertifikasi TKDN dengan menyiapkan auditor-auditor yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan yang tersebar di berbagai provinsi. Dengan penerapan sertifikasi TKDN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri," jelas Heru. Dengan berkembangnya kebutuhan produk kaca tidak hanya dari segi estika, Kemenperin dakan mensupport dari sisi pengembangan standar SNI sampai ke layanan sertifikasi. "Untuk itu agar industri tidak segan memanfaatkan fasilitas dan jasa yang ada di Balai Besar Keramik dengan didukung oleh tenaga tenaga yang kompeten," ucap dia.

Lewat program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta didorong untuk berkomitmen menggunakan produk dalam negeri dalam belanja barang dan modalnya. Dengan realisasi komitmen tersebut, perusahaan industri meningkatkan produksinya yang membuat mereka merekrut lebih banyak pekerja. Diharapkan Program P3DN ini akan terus mendorong pelaku usaha terutama yang terkait dengan konstruksi di Indonesia untuk lebih selektif dalam memilih produk dengan mengutamakan produk dalam negeri. "Itu semua bertujuan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha di negeri ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," kata dia. 

Sumber : Berita Moneter

JAKARTA-Tahun 2022 menjadi momentum kebangkitan sektor industri pengolahan nonmigas, termasuk di dalamnya adalah industri keramik.

Hal ini tercermin dari kinerja positif industri keramik sebagai subsektor dari industri bahan galian nonlogam, yang tumbuh 1,35% dengan kontribusi 0,47% (y-o-y) pada triwulan I tahun 2022.

Capaian tersebut menempatkan industri bahan galian nonlogam sebagai peringkat kedua dalam kontribusi perkembangan investasi di sektor industri kimia, farmasi dan tekstil (IKFT) sebesar 2,69%

“Pada semester I tahun 2022, sektor industri keramik telah mencatatkan investasi dengan total Rp17,7 triliun. Penambahan investasi ini diharapkan akan semakin memperkuat aliran rantai pasok industri keramik nasional yang juga sejalan dengan program subtitusi impor guna mengoptimalkan sumber daya produksi dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya secara virtual pada acara Temu Usaha Industri dan Puncak Memperingati 100 Tahun Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam, Kamis (20/10).

Menperin mengemukakan, insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri sebesar USD6 per MMBTU menjadi salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi pada biaya operasional di industri keramik.

“Sehingga capaian utilitas kinerja industri ubin keramik tahun 2021 mencapai 72%, atau tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ungkapnya.

Di samping itu, adanya strategi pemulihan ekonomi nasional turut berdampak positif pada kinerja ekspor industri keramik pada kuartal I tahun 2022.

Ekspor produk keramik nasional tumbuh sebesar 12% dengan total volume 3,9 juta meter persegi, yang didukung oleh peningkatan penjualan ke negara Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Kinerja gemilang dari capaian ekspor tersebut, juga diikuti dengan penurunan volume impor sebesar 21% (year on year) dari 18,5 juta meter persegi menjadi 14,4 juta meter persegi, yang berdampak pada kenaikan utilitas pada kuartal I-2022 berada di level 83

“Prestasi kinerja industri keramik nasional ini tentunya didukung dengan keberadaan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam) yang menyelenggarakan layanan jasa seperti pengujian, sertifikasi, standardisasi, bimbingan teknis dan jasa teknis lainnya, yang dapat memastikan kualitas produk keramik secara akurat dan terpercaya,” papar Menperin.

Dari awal pendiriannya pada tahun 1922 pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, dengan nama “Het Keramische Laboratorium”, BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogamterus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi industri keramik nasional.

“Dalam perjalanan pengabdiannya, balai besar ini juga melayani jasa standardisasi hingga sertifikasi, pendampingan pengembangan usaha industri meliputi industri kaca (baik untuk bangunan, otomotif, hingga alat kesehatan), industri refraktori, serta mineral nonlogam lainnya,” imbuhnya.

Momentum 100 tahun ini hendaknya menjadi tonggak bagi BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam dalam memberikan pelayanan prima serta bersinergi memajukan industri keramik dan turunannya, sehingga industri keramik nasional dapat berjaya di negeri sendiri, berdaya saing di pasar global dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan.

Menunjang daya saing

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi menyampaikan bahwa pihaknya terus fokus pada upaya menunjang daya saing industri melalui infrastruktur standardisasi industri serta pemanfaatan sumber daya industri melalui pemanfaatan teknologi.

“Upayanya adalah dengan meluncurkan serangkaian kebijakan yang meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri berorientasi substitusi impor, penumbuhan circular economy, serta peningkatan daya saing melalui penguatan standardisasi industri dan implementasi industri 4.0,” jelasnya.

Guna mendukung peningkatan daya saing industri, BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam hadir sebagai penyedia layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan, konsultansi dan optimalisasi teknologi industri.

“BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam serta balai-balai di lingkungan Kemenperin juga hadir sebagai problem solver, serta senantiasa melakukan pendampingan bagi pelaku industri nasional,” tandasnya.

Kepala BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam, Azhar Fitri menyampaikan, pihaknya selalu siap bertransformasi dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaku industri.

“Seiring pertumbuhan industri, membuat kami semakin mengoptimalkan berbagai pelayanan jasa industri yang inovatif,” ujarnya.

Kegiatan temu usaha industri ini diikuti sebanyak 200 pelaku industri keramik dan mineral nonlogam secara luring, serta lebih dari 1000 peserta mengikuti secara daring.

Rangkaian kegiatan lainnya adalah pameran industri, webinar dan penyusunan skema sertifikasi tableware dan sanitary untuk lembaga sertifikasi personil yang dihadiri oleh 26 industri.

Selain itu, pemberian penghargaan kepada PT. Lucky Indah Keramik sebagai pelanggan terloyal, PT. Bintangmas Glass Solution sebagai pengguna layanan jasa sertifikasi (SPPT SNI) terbanyak dan PT. Arwana Citra Mulia Tbk sebagai pengguna layanan jasa terbanyak.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan SPPT-SNI Vial Ampul kepada PT. Schoot Igar Glass dan peluncuran prangko 100 Tahun Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.

Sebagai bentuk sinergi BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam dengan sejumlah mitra industri, dilakukan penandatanganan MoU di antaranya dengan PT. Chandra Asri, Universitas Logistik dan Bisnis Indonesia, Disperindag Propinsi Sumatera Utara, dan Universitas Jenderal Ahmad Yani.

Sumber: Investor Daily (02/03/2020)

JAKARTA - Pelaku industri manufaktur menunggu kepastian penurunan harga gas bumi seperti yang dijanjikan pemerintah. Hal ini diyakini dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperbaiki iklim industri manufaktur nasional.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini penurunan harga gas membuat target pertumbuhan industri 5,3% tahun ini tercapai. Sesuai rencana, pengumuman penurunan harga gas bakal dilakukan pada Maret 2020.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, pemerintah menjanjikan penurunan tarif gas industri ke level US$ 6 per million metric british thermal units (mmbtu). Perpres itu menyebutkan, tujuh sektor yang mendapatkan ketetapan harga gas itu yakni industri oleokimia, pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik (Asaki) Edy Suyanto mengapresiasi rencana pemerintah menurunkan harga gas industri US$ 6 per mmbtu pada April mendatang. Dia menuturkan, biaya energi atau gas pada industri keramik berkisar 30-35% dari biaya produksi. Harga gas untuk industri keramik di Jawa bagian barat mencapai US$ 9,16 per mmbtu, Jawa bagian timur US$ 7,98 per mmbtu, dan Sumatera US$ 9,3-20 per mmbtu

Saat ini, Asaki memiliki 32 anggota industri keramik ubin dengan total kapasitas terpasang 537 juta meter persegi (m2). Utilisasi mencapai 64,5% atau 347 juta meter persegi pada 2019 dan dapat meningkat menjadi 95% jika harga gas dapat diturunkan tahun ini. “Peningkatan hingga 90-95% akan turut menyerap tenaga kerja sekitar 1012 ribu orang,” ujar dia di Jakarta, pekan lalu.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemicals Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat meyakini, penurunan harga gas industri akan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan terwujudnya aktivitas hilirisasi di Indonesia. “Selama empat tahun, pelaku industri oleokimia menantikan regulasi itu bisa terlaksana dan dapat diimplementasikan. Apalagi, industri oleokimia termasuk tujuh sektor industri yang masuk dalam Perpres,” papar dia.

Berdasarkan data Apolin, kebutuhan gas industri oleokimia mencapai 11,7-13,9 juta per mmbtu dari 11 perusahaan anggota Apolin. Saat ini, industri oleokimia harus membayar harga gas industri rata-rata US$ 10-12 per mmbtu. Variasi harga gas untuk industri oleokimia itu bergantung lokasi dan jarak.

Dalam struktur biaya, biaya gas berkontribusi 10-12% untuk produksi fatty acid dan 30-38% dalam menghasilkan fatty alcohol beserta produk turunan di bawahnya. Apabila Perpres No 40/2016 bisa dijalankan untuk industri oleokimia, dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 14.300 per dolar AS, disebutkan akan adapenghematan US$ 47,6-81,8 juta per tahun atau Rp 0,68-1,1 triliun per tahun.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menuturkan, penurunan harga gas akan memberikan empat dampak positif, yaitu biaya produksi turun, harga jual turun, memperkuat daya saing ekspor, dan daya beli masyarakat meningkat.

Saat ini, dikatakan Fajar, industri petrokimia mesti membeli gas sebesar US$ 9,17 per mmbtu. Pada tahun ini, kebutuhan gas 24 industri petrokimia mencapai 74 billion british thermal unit per day (BBTUD). “Yang harus dipahami, turunnya harga gas dapat menggerakkan industrialisasi sehingga pertumbuhan ekonomi nasional berpeluang bisa lewati 5%,” jelas dia.

Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan menjelaskan, pelaku industri menunggu kepastian untuk penurunan harga gas yang diharapkan bisa segera terlaksana. Sebab, para investor meminta implementasi Perpres No 40/2016 bisa dijalankan secepatnya agar mendukung daya saing dan iklim usaha yang kondusif.

Peneliti senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, TM Zakir Machmud menyatakan, penurunan harga gas industri dalam jangka pendek dinilai dapat mengurangi penerimaan negara. Namun, dalam jangka panjang, diyakini akan memberi manfaat lebih besar bagi negara seperti dari tambahan pajak seiring pertumbuhan sektor industri.

“Harga input yang tidak kompetitif adalah isu utama di industri manufaktur. Salah satu input itu adalah energi, termasuk gas industri,” ujar dia.

Menurut Zakir, harga energi yang tidak kompetitif akan membuat harga hasil produksi industri menjadi tidak dapat bersaing. Upaya menurunkan harga gas industri dilakukan agar produk yang dihasilkan industri manufaktur dalam negeri bisa kompetitif termasuk saat harus bersaing dengan produk impor.

“Permintaan sisi industri seperti ini, kalau mau mendorong industri, jangan ditarik di depan, tetapi tariklah di belakang. Kalau harga input murah, industri bergerak. Dari situlah akan didapat tambahan perolehan pajak,” papar dia.

Target Menperin

Sementara itu, Kemenperin menilai, penurunan harga gas industri akan menopang daya saing dan produktivitas industri manufaktur nasional. Apabila harga gas industri dapat ditekan hingga US$ 6 per mmbtu, target pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,3% pada 2020 tercapai.

Sejumlah besar industri manufaktur dalam negeri membutuhkan gas, baik sebagai energi maupun bahan baku dengan harga yang kompetitif. Itu artinya, gas berperan penting terhadap daya saing sejumlah sektor industri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, beberapa hal yang menjadi latar belakang pemerintah untuk mendorong penurunan harga gas industri antara lain biaya produksi, harga jual produk, serta permintaan pasar. Bagi industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku, seperti industri tekstil hulu, petrokimia hulu, pupuk, keramik dan kaca, harga gas merupakan bagian dari struktur biaya yang cukup besar.

Menurut Menperin, penurunan harga gas juga memiliki efek berganda, seperti peningkatan produksi, peningkatan PDB, meningkatnya keuntungan pada industri-industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku, serta meningkatkan jumlah tenaga kerja. Dia mengatakan semakin kecil harga gas, semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh semua pihak.

Dia menceritakan, untuk sektor industri teksil, gas memakan biaya produksi sebesar 25% dan saat ini harganya berkisar US$ 9-12 per mmbtu. Ini menyebabkan daya saing menjadi lemah. Bagi sektor industri hulu, akibat tingginya harga gas industri, utilisasi produksi cenderung rendah di kisaran 45%, sehingga sebagian besar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hulu menurunkan kapasitas produksi.

Pada industri petrokimia, dia melanjutkan, harga gas mempengaruhi 70% struktur biaya. Selain itu, belum adanya pasokan bahan baku etilena, propilena, polietilena (PE), polipropilena (PP), DME, dan industri turunannya dari dalam negeri berpengaruh pada lambatnya pertumbuhan hilir metanol. Dari aspek perdagangan, hal tersebut menyebabkan tingginya impor bahan baku metanol.