Salah satu upaya untuk peningkatan kualitas
produk dalam negeri diantaranya adalah dengan cara peningkatan fasilitas
pengujian produk yaitu dengan penambahan peralatan uji. Bertempat di Balai
Besar Keramik pada hari Kamis, 30 September 2021 telah dilakukan serah terima
Peralatan uji untuk material Rockwool. Acara ini berlangsung secara online dan
offline. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pejabat dari BSKJI dan
perwakilan dari PT. Nichias Rockwool Indonesia diantaranya Bapak Muhammad
Khayam (Dirjen IKFT), Bapak Doddy Rahadi (Kepala BSKJI), Mr. Kobayashi (Presdir
PT. Nichias Rockwool Indonesia), Bapak Ivan Kuntara (Managing Director PT.
Nichias Rockwool Indonesia), Bapak Enuh Rosdeni (Kepala PPPPSI), Bapak Adie
Rochmanto Pandiangan (Direktur ISKPBGNL)
Pada kegiatan
ini Dirjen IKFT, Bapak Khayam menyampaikan bahwa ini merupakan kerjasama dan
kolaborasi yang baik antara perusahaan dan Pemerintah dalam material Rockwool,
mengingat bahan baku yang digunakan hampir 100% merupakan bahan baku dalam
negeri. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang terus menambah kadar
tingkat komponen dalam negeri terutama untuk proyek proyek di dalam negeri.
Setelah selesainya Undang – Undang Cipta Kerja maka Kemenperin harus mampu
meningkatkan investasi, namun di sisi lain produk hasil peningkatan juga harus
bisa diserap di dalam negeri. Untuk itu kemenperin harus terus mengawal
bagaimana penyerapan pasar tersebut dapat terwujud, salah satunya dengan
melalui konsep TKDN.
Bapak Ivan
Kuntara menyampaikan juga bahwa PT. Nichias berkomitmen untuk bersama-sama
memajukan industri dalam negeri. Salah satu filosofi PT. Nichias adalah
bagaimana bisa menyatu dengan kondisi lokal (Indonesia) dan turut berkontribusi
dimana Nichias berada. Rangkaian mesin peralatan tes “hot insulation” sudah
diterima secara resmi oleh Balai Besar Keramik. Diharapkan melalui kontribusi
ini dapat turut serta mendukung kemajuan industri di Indonesia. Ketersediaan
peralatan ini menurut Bapak Enuh Rosdeni sebagai Kepala P4SI , nantinya dapat
mendukung implementasi SNI 8421:2017 yaitu untuk produk bahan isolasi panas,
penyerap suara dan tahan api dari mineral wool
Sumber
: KementerianPerindustrian (16/12/2021)
Kementerian
Perindustrian memberikan apresiasi kepada para pelaku industri di tanah
air yang telah berperan aktif dalam upaya pengembangan produk halal. Kegiatan
ini diwujudkan melalui pelaksanaanIndonesia Halal Industry Award (IHYA)
2021.
“Dalam
rangkaian IHYA 2021, telah dilaksanakan proses sosialisasi hingga terkumpul
sebanyak 145 peserta dari berbagai sektor industri. Jumlah tersebut menunjukkan
antusiasme dan kesadaran para pelaku industri kita akan peluang pengembangan
produk halal,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta,
Kamis (16/12).
Acara
Penganugerahan IHYA 2021 akan dilangsungkan pada 17 Desember 2021. Proses
penjurian telah selesai dilakukan, dengan melibatkan dari kalangan pembina
sektor, kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta organisasi
masyarakat.
“Dalam
acara puncak tersebut, rencananya Bapak Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin
bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan
menganugerahkan sebanyak 14 penghargaan dari tujuh kategori dalam ajang
IHYA,” papar Dody.
Ketujuh
kategori tersebut, yakni pertama, Best Halal Innovation yang
diberikan kepada berbagai pihak yang melakukan inovasi di bidang halal, baik
secara individu, kelompok, lembaga, maupun perusahaan industri. Kedua, Best
Social Impact Initiative yang diberikan kepada kelompok dan
perusahaan yang berperan besar dalam pengembangan Industri Halal, baik pada
zona lokal, daerah, maupun nasional dengan mengalokasikan secara khusus
penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Ketiga, Best
Halal Supply Chain, diberikan kepada perusahaan industri yang
secara konsisten mampu memastikan bahan baku dan bahan penolong yang digunakan
berasal dari sumber-sumber yang halal, thoyyib, dan mampu
tertelusur. Keempat, penghargaan kategori Best Small Enterprise yang
diberikan kepada perusahaan industri kategori kecil yang secara konsisten
menjalankan prinsip-prinsip Halal dalam menjalankan produksinya.
Kelima, Best
Halal Industrial Estate yang diberikan kepada perusahaan
Kawasan Industri yang menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan Kawasan
Industri Halal. Keenam, Best Export Expansion yang
diberikan kepada perusahaan industri yang menunjukkan kinerja ekspor produk
halal yang luar biasa. Ketujuh, Best Halal Financial Support yang
diberikan kepada lembaga atau institusi keuangan yang memberikan dukungan
terhadap tumbuhnya industri halal nasional.
Sekjen Kemenperin
optimistis,ajang IHYA 2021 bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi para
pelaku industri dalam pengembangan produk halal. “Selain itu, akan menciptakan
wirausaha dan inovasi baru di dalam pengembangan industri halal. Hal ini tentu
sangat penting dalam mendorong Indonesia menjadi pemain halal tingkat global,”
tuturnya.
Kategori-kategori
yang ada dalam Indonesia Halal Industry Awards 2021 sendiri merupakan
gambaran dari strategi untuk mendukung visi ekonomi Syariah nasional yaitu
menjadikan “Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat
ekonomi syariah terkemuka dunia”, sebagaimana termaktub di Masterplan Ekonomi
Syariah Indonesia 2019-2024.
“Adapun
empat strategi utama yang menjadi acuan para pemangku kepentingan yaitu
penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Syariah, penguatan usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital,” papar Kepala Pusat
Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kemenperin, Junaidi Marki.
Sumber : Tempo.co
Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita
melantik 17 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama
di lingkungan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Dalam kesempatan
tersebut, dilantik 15 pejabat setingkat Eselon II serta dua pejabat Fungsional
Ahli Utama untuk meningkatkan kinerja jajaran Kementerian Perindustrian. “Hal
ini menyikapi arahan Presiden dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional, sehingga Kemenperin perlu mengambil langkah-langkah konkret, termasuk
dalam percepatan pelaksanaan anggaran,” ujar Agus di Jakarta, Jumat 21 Januari
2022.
Menperin melakukan penyusunan kembali jajarannya dalam
rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan produktivitas kinerja di
tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Menperin mengapresiasi kinerja jajaran
Kemenperin yang dibuktikan dengan beberapa capaian prestasi, di antaranya Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan dari
BPK sebanyak 13 kali berturut-turut sejak tahun 2008, 13 kali meraih
Penghargaan Standar Tertinggi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Juara I
BMN Award dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, peringkat utama kategori
Kemitraan Tingkat Pusat pada Anugerah KPPU Award 2021 dan predikat Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam
penganugerahan Zona Integritas 2021. Selain itu, Kemenperin berhasil
merealisasikan anggaran tahun 2021 dengan capaian 97,45 persen. “Karenanya,
jajaran Kemenperin, termasuk para pejabat yang hari ini dilantik, dituntut
untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam
rangka membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya
saing, dan inklusif,” tegas Menperin.
Sektor industri manufaktur dipandang sebagai pendorong utama
bagi Indonesia untuk keluar dari resesi yang merupakan dampak pandemi. Hal ini
dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain investasi, ekspor, impor,
kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, tingkat pertumbuhan, Purchasing
Manager’s Index (PMI), dan ketenagakerjaan. Untuk itu, di tahun 2022,
diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam memperkuat peran sektor ini. Langkah
utama yang perlu dilakukan adalah melaksanakan program-program prioritas dan
unggulan di tahun 2022, serta menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi sektor
industri. Sebelumnya, Menperin memaparkan tantangan-tantangan bagi industri
manufaktur di Indonesia, antara lain kesulitan bagi IKM untuk bermitra dengan
industri besar dan masuk dalam Global Value Chain, belum dimanfaatkannya
instrumen fiskal secara optimal untuk meningkatkan daya saing industri, dan
masih enggannya pelaku pelaku industri untuk masuk ke Kawasan Industri Halal.
Selain itu, kesiapan Kawasan Industri Halal, disrupsi dalam supply
chain, serta perlu upaya mitigasi pada sektor industri
terhadap risiko belum berakhirnya pandemi Covid-19. “Di sini, peran jajaran
Kemenperin sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan dan mencapai
target-target sektor manufaktur di tahun 2022 yang telah ditetapkan,” kata
Agus. Target-target tersebut meliputi pertumbuhan industri manufaktur 4,5-5
persen, nilai ekspor industri manufaktur pada kisaran 175-180 miliar dolar AS,
investasi Rp300-310 triliun, serta penyerapan tenaga kerja sebesar 20,84 juta
TK di tahun 2022.
Adapun para pejabat yang dilantik adalah Feby Setyo Hariyono
sebagai Kepala Biro Perencanaan, Ikana Yossye Ardianingsih sebagai Kepala Biro
Hukum Wulan Aprilianti Permatasari sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi,
Wawas Swathatafrijiah sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, R Janu Suryanto
sebagai Inspektur II, serta Sri Hastuti Nawaningsih sebagai Inspektur IV.
Kemudian, Abdulah sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil, Saiful Bahri sebagai Direktur Industri Kimia Hilir dan
Farmasi, Wiwik Pudjiastuti sebagai Direktur Industri Semen, Keramik, dan
Pengolahan Bahan Galian Non Logam, serta Emil Satria sebagai Direktur Industri
Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan. Selanjutnya, M Arifin sebagai Sekretaris
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika,
Liliek Widodo sebagai Direktur Industri Logam, dan Ni Nyoman Ambareny sebagai
Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan. Kemudian E Ratna
Utarianingrum sebagai Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa
Industri, serta Muhammad Taufiq sebagai Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan.
Adapun Sony Sulaksono dan Budi Susanto dilantik sebagai Pejabat Fungsional
Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Utama.
oleh Rahayu Dwi Lestari (Sie Informasi-Balai Besar Keramik, 19 Maret
2020)
Kunjungan kerja Kepala BPPI Kementerian Peindustrian Dr. Ir. Taufik
Bawazier, M.si ke Balai-Balai Besar (BBT, BBK, B4T, BBLM dan BBPK) di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2020 adalah untuk mencari produk masker buatan atau hasil
penelitian balai besar, bersilaturahmi, dan mendengar laporan dari Ka
Balai-Balai tentang rencana TA 2021 dan realisasi kinerja triwulan pertama TA
2020 agar jika ada hal-hal yang bersifat prioritas dengan skala nasional yang
perlu dibantu akan ditindaklanjuti oleh BPPI ke pemerintah pusat. Kunjungan
diawali dengan pertemuan bersama di Balai Besar Tekstil.
Menanggapi pencegahan dan penanggulangan COVID-19, Taufik Bawazier
menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengisu satgas COVID-19 sampai tanggal 29
Mei 2020, mempunyai langkah-langkah khusus yaitu dari sisi demand dilakukan
stimulus fiskal, ASN dipekerjakan di rumah, beberapa hal sudah dilakukan yang
sifatnya mengurangi resiko dari beredarnya COVID-19.
Sebenarnya BPPI Kemenperin mempunyai peran besar tetapi sayang kurang
terangkat ke permukaan. Himbauannya kepada balai-balai besar adalah agar
sebagai Kemenperin diharuskan dapat berpikiran secara suplay yaitu apa
kemampuan yang kita miliki yang dapat diberikan kepada negara. Kemudian muncul
edaran dalam konteks anggaran yaitu relokasi anggaran kearah COVID-19, mengatur
ulang dampak dari setiap kegiatan yang dihasilkan, misalnya ada kemampuan untuk
membuat masker, disinfektan, bahan baku atau bahan pokok untuk IKM, paling
tidak menjaga agar masyarakat tetap ada power supply sebab
jika kondisi negara dibiarkan dua minggu atau sampai dua bulan akan
mengakibatkan perekonomian menjadi negatif. Hal ini menjadi fokus Menteri
Perindustrian dan Menteri Perekonomian untuk penajaman dari kegiatan-kegiatan
dan pengaturan ulang belanja modal. Belanja modal jika ada kontribusi yang kuat
dapat terus dijalankan.
BPPI juga mempunyai langkah-langkah yaitu dari setiap kegiatan-kegiatan
yang dilakukan difokuskan untuk dapat mengurangi dampak dari resiko kondisi
pekembangan terakhir COVID-19. Misalnya yang sifatnya ke dalam adalah pelayanan
kepada masyarakat yang pada dasarnya harus tetap dijalankan tetapi harus
memperhatikan keamanan dari petugas layanan, maka masing-masing kepala balai
dapat membuat metode, kebijakan dan diskresi tersendiri; melindung pegawai yang
mengunakan kendaraan umum diberikan relaksasi, inventarisasi kemampuan
masing-masing balai-balai dan mengatur ulang kegiatan-kegiatan yang ada tanpa
ada pemotongan anggaran.
Sehubungan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat bahwa
masing-masing kementerian/lembaga tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan
nama satker dengan badan dan atau balai penelitian dan pengembangan, maka
kemenperin akan kembali menginventarisasi dan pengaturan ulang.
Sementara ini perubahan nama Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI) diusulkan oleh Kepala BPPI kepada Sekjen dan Menteri Perindustrian
menjadi Badan Peningkatan Produktifitas Industri.
Taufik Bawazier juga mengimbau ke balai-balai bahwa untuk program
kegiatan tahun anggaran 2021, jika ada kebutuhan terkait tenaga ahli dari luar
negeri dan infrastruktur layanan silakan diusulkan, kegiatan riset pengembangan
yang aplikatif ke industri dan berkoordinasi dengan lintas sektoral, kegiatan
riset diarahkan untuk menggiatkan subsitusi import sebesar 25% dimana dapat
dilakukan di bahan baku (input) atau proses atau produk jadi (output),
meningkatkan utilitas, diversifikasi, menciptakan inovasi dan dapat
meningkatkan daya saing industri.
Kepala Balai Besar Tekstil (BBT) Wibowo, mendapat kesempatan pertama
untuk menyampaikan kinerjanya pada TA 2020 dan rencana program TA 2021. Yang
menjadi permasalahan di BBT adalah besaran anggaran yang disetujui oleh
pemerintah pusat untuk program kegiatan, dimana perlu diketahui bahwa BBT fokus
pada kegiatan fungsional textile dan learning factory dengan
mengembangkan serat alam yaitu serat rami anti bakteri sebagai subsitusi import
di Indonesia. Yang perlu menjadi pertimbangan oleh BBT setelah mendapat arahan
dari Ka BPPI dari program tersebut adalah supply and demand, HS
yang dominan, nilai tambah bagi industri dalam negeri, impact ekonomi
secara nasional jika bisa menjadi subsitusi impor, status keberlanjutan supply sumber
daya alamnnya, kesiapan SNI yang termuktahir, infrastruktur dan SDM, link
& match industrinya, mekanisme pembudayaan dan pengolahan serat
rami ke masyarakat dan industri yang terkoneksi secara nasional, kolaborasi
lintas sektoral dengan Kementerian Kehutanan, feasibility study serat
rami untuk learning factory dan skala IKM.
Sedangkan dari Balai Besar Keramik (BBK) disampaikan oleh Kepala
Balainya Gunawan antara lain :
Adapun arahan dari Ka BPPI terkait hal-hal tersebut di atas bahwa untuk
kegiatan penelitian hampir sama dengan yang diberikan kepada BBT yaitu tujuan
riset adalah untuk meningkatkan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi
nasional, oleh sebab itu kriteria-kriteria yang dibutuhkan harus dipenuhi
dengan tambahan memperhatikan national pricing dan minimasi
ketergantungan.
Sumber : Kumparan
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan, industri keramik tanah air sudah mulai menggeliat. Hal ini
terlihat dari total investasi di sektor tersebut tembus Rp 17,7 triliun di
semester I 2022.
"Penambahan
investasi ini diharapkan dapat semakin memperkuat aliran rantai pasok industri
keramik nasional yang juga sejalan dengan program subtitusi impor guna
mengoptimalkan sumber daya produksi dalam negeri," kata Menperin Agus di
Kota Bandung pada Kamis (20/10).
Adapun insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri sebesar USD 6 per MMBTU menjadi salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional di industri keramik. Dengan begitu, capaian utilitas kinerja industri ubin keramik tahun 2021 mencapai 72 persen atau tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Selain itu, adanya strategi pemulihan ekonomi nasional
turut berdampak positif pada kinerja ekspor industri keramik pada kuartal I
tahun 2022. Ekspor produk keramik nasional tumbuh sebesar 12 persen dengan
total volume 3,9 juta meter² yang didukung oleh peningkatan penjualan ke negara
Filipina, Malaysia, dan Thailand.
Kemudian, capaian ekspor tersebut juga diikuti dengan
penurunan volume impor sebesar 2 persen (yoy) dari 18,5 juta meter² jadi 14,4
juta meter² yang berdampak pada kenaikan utilitas pada kuartal I-2022 berada di
level 83 persen.
"Prestasi kinerja industri keramik nasional ini tentunya didukung dengan keberadaan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam yang menyelenggarakan layanan jasa seperti pengujian, sertifikasi, standardisasi, bimbingan teknis dan jasa teknis lainnya, yang dapat memastikan kualitas produk keramik secara akurat dan tepercaya," ucap Agus.
Tepatnya pada momentum 100 tahun ini, ia berharap dapat
dijadikan sebagai momentum untuk terus memberi layanan prima dan menciptakan
beragam inovasi demi meningkatkan daya saing di pasar global.
"Sehingga
industri keramik nasional dapat berjaya di negeri sendiri, berdaya saing di
pasar global dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan," ujar dia.
Melalui
keterangannya pula, Kepala Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
(BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi mengatakan, pihaknya terus fokus untuk dapat
menunjang daya saing industri melalui infrastruktur standardisasi industri
serta pemanfaatan sumber daya industri melalui pemanfaatan teknologi.
Upaya yang dimaksud
antara lain dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
berorientasi substitusi impor, penumbuhan circular economy, serta peningkatan
daya saing melalui penguatan standardisasi industri dan implementasi Industri
4.0.
"Guna mendukung
peningkatan daya saing industri, BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam hadir
sebagai penyedia layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan,
konsultasi dan optimalisasi teknologi industri," tandas dia.
Sumber : bicaranetwork.com
bicaranetwork.com - Menteri Perindustrian (Menperin)
Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut sektor industri keramik telah mencatatkan investasi Rp17,7
triliun pada semester I tahun 2022.
"Penambahan investasi ini
diharapkan akan semakin memperkuat aliran rantai pasok industri keramik nasional yang juga
sejalan dengan program subtitusi impor guna mengoptimalkan sumber daya produksi
dalam negeri,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita lewat
keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal terkait investasi industri keramik tersebut disampaikan Menperin saat
memberikan sambutan secara virtual pada acara Temu Usaha Industri dan Puncak
Memperingati 100 Tahun Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Keramik dan Mineral Nonlogam.
Ia
mengemukakan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri sebesar
6 dolar AS per MMBTU menjadi salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan
efisiensi pada biaya operasional di industri keramik.
“Sehingga capaian
utilitas kinerja industri ubin keramik tahun 2021 mencapai 72 persen, atau
tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ungkap Menperin.
Di samping
itu adanya strategi pemulihan ekonomi nasional turut berdampak positif
pada kinerja ekspor industri keramik pada kuartal I 2022.
Ekspor produk keramik tumbuh 12 persen dengan volume 3,9 juta meter persegi,
yang didukung oleh peningkatan penjualan ke negara Filipina, Malaysia, dan
Thailand.
Kinerja
ekspor tersebut, diikuti dengan penurunan volume impor sebesar 21 persen secara
tahunan (year on year/yoy) dari 18,5 juta meter persegi menjadi 14,4 juta meter
persegi, yang berdampak pada kenaikan utilitas pada kuartal I 2022 di level 83
persen.
“Prestasi
kinerja industri keramik nasional ini tentunya
didukung dengan keberadaan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Industri (BBSPJI) Keramik dan Mineral Non-logam yang menyelenggarakan layanan
jasa seperti pengujian, sertifikasi, standardisasi, bimbingan teknis dan jasa
teknis lainnya, dan dapat memastikan kualitas produk keramik secara akurat dan
terpercaya,” papar Menperin.
Dari awal
pendiriannya tahun 1922 pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dengan
nama Het Keramische Laboratorium, BBSPJI Keramik dan Mineral
Non-logam terus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi industri keramik nasional.
“Dalam perjalanan
pengabdiannya, balai besar ini juga melayani jasa standardisasi hingga
sertifikasi, pendampingan pengembangan usaha industri meliputi industri kaca
(baik untuk bangunan, otomotif, hingga alat kesehatan), industri refraktori,
serta mineral non-logam lainnya,” kata Menperin.
Momentum
100 tahun tersebut hendaknya menjadi tonggak bagi BBSPJI Keramik dan Mineral
Non-logam dalam memberikan pelayanan prima serta bersinergi memajukan industri keramik dan turunannya, sehingga dapat berjaya di
negeri sendiri, berdaya saing di pasar global, dan menciptakan inovasi yang
berkelanjutan.
Sumber : KOMPAS.com
JAKARTA, KOMPAS.com - Balai Besar Keramik memperingati hari jadinya
yang ke-100. Industri keramik nasional mencakup peralatan makan (tableware),
lantai keramik, hingga sanitary, seperti kloset, wastafel, dan bathtub.
Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan
struktur industri nasional yang mandiri dan berdaulat, maju dan berdaya saing
di tingkat global, berkeadilan dan inklusif, industri berbasis inovasi dan
teknologi. Upaya memajukan industri keramik nasional terus dilakukan oleh
pemerintah dengan mengupayakan strategi khusus diantaranya pemberlakuan SNI
wajib bagi produk-produk keramik, kaca dan bahan galian nonlogam lainnya.
”Strategi dalam pemulihan industri keramik nasional perlu diimbangi
dengan peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja melalui adopsi
teknologi mutakhir dengan memanfaatkan penerapan teknologi industri 4.0 yang
dapat menciptakan produk ber-SNI, berkualitas kelas dunia, proses produksi yang
efektif, efisien, ramah lingkungan, serta diiringi dengan peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah," kata Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita
dalam keterangan resmi, Jumat (21/10/2022). Tahun ini menjadi momentum
kebangkitan sektor Industri pengolahan nonmigas, termasuk industri keramik. Hal
ini tercermin dari kinerja positif industri keramik sebagai subsektor dari
industri bahan galian nonlogam, yang tumbuh 1,35 persen dengan kontribusi 0,47
pesen secara tahunan pada kuartal I 2022. Capaian ini menempatkan industri
bahan galian nonlogam sebagai peringkat kedua dalam kontribusi perkembangan
investasi di sektor industri kimia, farmasi dan tekstil (IKFT) sebesar 2,69
persen.
Insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri sebesar USD 6 per
MMBTU melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 89K/10/MEM Tahun 2020, yang
selanjutnya diperbarui dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M
Tahun 2021 terbukti meningkatkan efisiensi biaya operasional, sehingga capaian
utilitas kinerja industri ubin keramik tahun 2021 mencapai 72 persen, tertinggi
dalam lima tahun terakhir.
Strategi pemulihan yang tepat tentunya berdampak pada perbaikan
berkesinambungan sehingga kinerja ekspor industri keramik nasional pada kuartal
I tahun 2022, menurut data BPS, mampu tumbuh positif sebesar 12 persen dengan
total volume 3,9 juta meter persegi yang didukung oleh peningkatan penjualan ke
Filipina, Malaysia, dan Thailand.
Pencapaian positif kinerja ekspor juga diikuti dengan penurunan volume
impor sebesar 21 persen secara tahunan (year on year) dari 18,5 juta meter
persegi menjadi 14,4 juta meter persegi, yang berdampak pada kenaikan utilitas
pada kuartal I 2022 berada di level 83 persen. Prestasi kinerja industri
keramik nasional ini tentunya didukung dengan keberadaan Balai Besar
Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam yang
menyelenggarakan layanan jasa seperti pengujian, sertifikasi, standardisasi,
bimbingan teknis dan jasa teknis lainnya, yang dapat memastikan kualitas produk
keramik secara akurat dan terpercaya.
Doddy Rahadi Kepala Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
(BSKJI) Kemenperin menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berfokus pada upaya
menunjang daya saing industri melalui infrastruktur standardisasi industri
serta pemanfaatan sumber daya industri melalui pemanfaatan teknologi industri.
"Dengan meluncurkan serangkaian kebijakan yang meliputi optimalisasi
pemanfaatan teknologi Industri berorientasi substitusi impor, penumbuhan
circular economy dan peningkatan daya saing melalui penguatan standardisasi
industri dan implementasi industri 4.0," tutur dia. Industri keramik
nasional terus berkembang selama lebih dari 30 tahun dan merupakan salah satu
industri yang didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah.
Prospek industri keramik nasional dalam jangka panjang cukup baik
seiring dengan pertumbuhan pasar dalam negeri yang terus meningkat karena
didukung oleh pertumbuhan pembangunan seperti properti dan perumahan. Industri
keramik yang terdiri dari ubin, saniter, tableware, kaca, refraktori serta
produk mineral nonlogam lainnya telah memberikan kontribusi yang cukup
signifikan dalam mendukung pembangunan nasioanal melalui penyediaan kebutuhan
domestik, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja.
Sumber : Okezone
JAKARTA
- Balai
Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Agro membawa alat pertahanan nasional
hasil garapan industri dalam negeri di ajang Indo Defence 2022.
Kepala
BBSPJI Logam dan Mesin, Gunawan menerangkan, di ajang pameran pertahanan
internasional terbesar se-Asia Tenggara itu,
BBSPJI
Logam dan Mesin menampilkan rantai tapak atau track link lapis baja untuk tank.
Komponen
ini bagian dari rantai tank yang menapak pada jalan dan secara keseluruhan
berfungsi untuk menggerakan kendaraan tempur tersebut.
“Keunggulan desain track link ini adalah terdapat bantalan karet
yang dapat mengurangi kebisingan suara tank dan lebih nyaman untuk dibawa di
jalan beraspal. Modifikasi bentuk tersebut merupakan salah satu faktor yang
mendukung penelitian ini dalam memperoleh paten. Kelebihan lainnya, track link
yang kami buat bisa berjalan di lumpur karena dilengkapi bagian serupa
sayap-sayap kecil atau dayung,” ujar Kepala BBSPJI Logam dan Mesin, Gunawan di
Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Berikutnya,
partisipasi BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam dalam penguatan sektor
pertahanan, yakni membuat produk rompi tahan peluru, helm tahan peluru serta
produk pelapis kendaraan militer sebagai substitusi baja. Untuk penemuan helm
tahan peluru, dilakukan melalui kerja sama riset dengan Balitbang Kementerian
Pertahanan dan PT Pindad. Hasil ini telah mendapatkan paten dengan Nomor ID P
0028082 pada April 2011 lalu dan siap untuk dikomersialkan.
“Kami
senantiasa mendukung kemajuan dan kemampuan industri alat pertahanan dalam
negeri. Kami juga berharap hasil yang kami kembangkan dapat mengatasi
ketergantungan Indonesia pada teknologi dari luar negeri,” ujar Kepala BBSPJI
Keramik dan Mineral Nonlogam, Azhar Fitri.
Selanjutnya,
BBSPJI Tekstil memperkenalkan aplikasi kitosan untuk antibakteri pada seragam
militer. Kitosan adalah produk samping hasil laut asal Indonesia, di mana memiliki
sifat alami antibakteri dengan kemampuan reduksi pertumbuhan bakteri pada
tekstil hingga lebih dari 90%.
“Dengan
adanya finishing agent chitogiene ini, pakaian seragam tidak mudah bau keringat
meskipun tidak dicuci beberapa hari. Hal ini tentu dapat meningkatkan unsur
kenyamanan dan sanitasi pribadi para prajurit TNI atau Polri,” tutur Kepala
BBSPJI Tekstil, Cahyadi.
Selain itu, BBSPJI Selulosa menampilkan penggunaan nitro
selulosa sebagai bahan dasar propelan untuk pendorong roket. Selama ini kebutuhan
nitro selulosa masih sangat tergantung impor. Oleh karenanya dalam rangka
mewujudkan kemandirian industri pertahanan, BBSPJI Selulosa bekerjasama dengan
PT. Dahana untuk mengembangkan dissolving pulp sebagai bahan baku nitro
selulosa.
Kepala
BBSPJI Selulosa, Sri Bimo Pratomo menyampaikan bahwa peluang pemanfaatan bahan
baku serat selulosa Indonesia masih sangat besar karena ketersediaannya cukup
berlimpah, di mana salah satunya adalah pemanfaatan Eucalyptus dan Bambu
Gombong menjadi nitro selulosa.
“Kami
sedang berupaya mengimplementasikan pemanfaatan selulosa ini menjadi produk
yang bernilai tambah tinggi untuk kemandirian bangsa,” terangnya.
Pada
pameran itu, Kemenperin juga memfasilitasi Asosiasi Sistem & Teknologi
Tanpa Awak (ASTTA) tampil di ajang Indo Defence 2022, untuk memperkenalkan
berbagai produk drone dalam negeri yang bisa mendukung sektor pertahanan dan
keamanan nasional. Apalagi, saat ini teknologi drone pertahanan merupakan topik
yang semakin ramai menjadi perbincangan sejak konflik Rusia dan Ukraina.
Di
samping itu, semakin banyak negara yang mulai tertarik dengan efektivitas
teknologi drone yang telah terbukti di medan pertempuran.
Di
Indonesia sendiri telah terdapat beberapa perusahaan manufaktur drone yang
mampu mengembangkan teknologi tersebut dan tergabung di dalam ASTTA.
IDXChannel -
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Agro memamerkan
alat pertahanan nasional
hasil buatan dalam negeri di ajang Indo Defence 2022.
Beberapa produk itu di antaranya komponen tank dan drone.
Kepala BBSPJI Logam dan Mesin, Gunawan menerangkan, di
ajang pameran pertahanan internasional terbesar se-Asia Tenggara itu,
pihaknya menampilkan rantai tapak atau track link lapis baja
untuk tank.
Komponen
ini bagian dari rantai tank yang menapak pada jalan dan secara keseluruhan
berfungsi untuk menggerakan kendaraan tempur tersebut.
“Keunggulan desain track link ini adalah
terdapat bantalan karet yang dapat mengurangi kebisingan suara tank dan lebih
nyaman untuk dibawa di jalan beraspal. Modifikasi bentuk tersebut merupakan
salah satu faktor yang mendukung penelitian ini dalam memperoleh paten.
Kelebihan lainnya, track link yang kami
buat bisa berjalan di lumpur karena dilengkapi bagian serupa sayap-sayap kecil
atau dayung,” ujar Gunawan di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Selain itu, BBSPJI Keramik dan Mineral
Nonlogam berpartisipasi dalam penguatan sektor pertahanan, yakni membuat produk
rompi tahan peluru, helm tahan peluru serta produk pelapis kendaraan militer
sebagai substitusi baja.
Untuk
penemuan helm tahan peluru, dilakukan melalui kerja sama riset dengan Balitbang
Kementerian Pertahanan dan PT Pindad. Hasil ini telah mendapatkan paten dengan
Nomor ID P 0028082 pada April 2011 lalu dan siap untuk dikomersialkan.
“Kami senantiasa mendukung kemajuan dan
kemampuan industri alat pertahanan dalam negeri. Kami juga berharap hasil yang
kami kembangkan dapat mengatasi ketergantungan Indonesia pada teknologi dari
luar negeri,” ujar Kepala BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam, Azhar Fitri.
Selanjutnya, BBSPJI Tekstil memperkenalkan
aplikasi kitosan untuk antibakteri pada seragam militer. Kitosan merupakan
produk samping hasil laut asal Indonesia, di mana memiliki sifat alami
antibakteri dengan kemampuan reduksi pertumbuhan bakteri pada tekstil hingga
lebih dari 90%.
“Dengan adanya finishing agent chitogiene ini,
pakaian seragam tidak mudah bau keringat meskipun tidak dicuci beberapa hari.
Hal ini tentu dapat meningkatkan unsur kenyamanan dan sanitasi pribadi para
prajurit TNI atau Polri,” tutur Kepala BBSPJI Tekstil, Cahyadi.
Selain itu, BBSPJI Selulosa menampilkan penggunaan nitro
selulosa sebagai bahan dasar propelan untuk pendorong roket. Selama ini
kebutuhan nitro selulosa masih sangat tergantung impor. Oleh karenanya dalam
rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan, BBSPJI Selulosa bekerjasama
dengan PT. Dahana untuk mengembangkan dissolving pulp sebagai
bahan baku nitro selulosa.
Kepala BBSPJI Selulosa, Sri Bimo Pratomo
menyampaikan bahwa peluang pemanfaatan bahan baku serat selulosa Indonesia
masih sangat besar karena ketersediaannya cukup berlimpah, di mana salah
satunya adalah pemanfaatan Eucalyptus dan Bambu Gombong menjadi nitro
selulosa.
“Kami sedang berupaya mengimplementasikan
pemanfaatan selulosa ini menjadi produk yang bernilai tambah tinggi untuk
kemandirian bangsa,” terangnya.
Pada pameran itu, Kemenperin juga memfasilitasi Asosiasi
Sistem & Teknologi Tanpa Awak (ASTTA) tampil di ajang Indo Defence 2022,
untuk memperkenalkan berbagai produk drone dalam negeri yang bisa mendukung
sektor pertahanan dan keamanan nasional.
Apalagi, saat ini teknologi drone pertahanan merupakan topik yang semakin ramai
menjadi perbincangan sejak konflik Rusia dan Ukraina.
Di samping itu, semakin banyak negara yang
mulai tertarik dengan efektivitas teknologi drone yang telah terbukti di medan
pertempuran. Di Indonesia sendiri telah terdapat beberapa perusahaan manufaktur
drone yang mampu mengembangkan teknologi tersebut dan tergabung di dalam ASTTA.
(FRI)
Sumber : Kemenperin
Kamis, 23 Februari 2023.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penyerapan produk keramik dalam negeri, termasuk melalui belanja berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan demikian produk-produk keramik nasional mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Peningkatan daya saing industri keramik nasional berperan penting dalam hal ini.
“Salah satu yang menjadi fokus Kemenperin adalah agar produk-produk nasional kita cepat mendapatkan sertifikasi. Karenanya, beberapa regulasi berkaitan dengan kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri sudah kami tuangkan, termasuk regulasi penjumahan nilai bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 persen,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka Pameran Keramika Indonesia dan Megabuild Indonesia 2023 di Jakarta, Kamis (23/3).
Menperin menyampaikan, industri keramik nasional memiliki prospek yang cerah seiring dengan pertumbuhan pasar domestik yang terus meningkat melalui banyaknya proyek infrastruktur pemerintah. Peluang pengembangan industri keramik tanah air salah satunya didukung oleh proyek pemerintah yang potensial, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung saat ini.
“Ini menjadi potensi yang besar bagi industri dalam negeri, termasuk bagi industri keramik dan pendukungnya. Tentunya kita tidak mau pembangunan IKN diisi oleh produk-produk yang bukan berbasis dalam negeri. Sehingga, saya harap roadmap industri keramik nasional mampu mengisi kebutuhan-kebutuhan pembangunan IKN,” ujarnya.
Dalam roadmap industri keramik yang disampaikan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI), produksi keramik 551 juta meter persegi ditingkatkan menjadi 625 juta meter persegi, kemudian ditingkatkan lagi menjadi 810 juta meter persegi untuk memenuhi target angka perkapita penggunakan keramik di negara-negara Asia Tenggara yang sebesar tiga meter persegi. Apabila target tersebut terpenuhi, akan menjadikan Indonesia sebagai produsen keempat terbesar keramik di dunia dan terbaik di Asia.
“Kemenperin akan terus mendampingi dan mendukung target tersebut. Terlebih industri keramik ditargetkan untuk mencapai utilisasi di atas 82 persen hingga 2024. Saat ini utilisasinya mencapai 78 persen,” sebut Menperin.
Melihat potensi yang pengembangan yang besar, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga keberlangsungan iklim usaha yang kondusif serta terus mendorong utilitas produksi industri keramik dalam negeri. Salah satu kebijakan tersebut adalah insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri pada harga USD6/ MMBTU. Industri keramik merupakan salah satu penerimanya.
“Memperjuangkan kebijakan harga gas untuk industri sebesar USD6/MMBTU ini tidak mudah. Namun kami memegang prinsip no one left behind agar industri nasional mendapatkan harga gas yang kompetitif, sehingga produk-produknya akan jauh memiliki daya saing dibanding produk dari negara lain,” tutur Menperin.
Menurutnya, peningkatan daya saing industri keramik juga dapat diraih melalui menerapkan prinsip industri hijau dengan proses produksi yang ramah lingkungan. “Selanjutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah memperkenalkan teknologi baru sehingga produk menjadi daya saing tinggi, dan tidak berhenti berinovasi,” Menperin menekankan.
Agus menambahkan, meski pasar dalam negeri masih berpotensi tinggi bagi industri keramik, Kemenperin terus mendorong agar subsektor manufaktur tersebut melihat peluang-peluang perluasan ekspor ke negara-negara yang sustainable.
“Saya mengajak ASAKI agar lebih agresif untuk menembus pasar ekspor ke negara-negara yang berpeluang menjadi pasar yang berkelanjutan bagi produk-produk keramik dan pendukungnya,” tegas Menperin.
Ketua Umum ASAKI Edy Sutanto mengapresiasi upaya-upaya Kemenperin untuk terus mendorong keberlangsungan industri keramik nasional. Melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kemenperin tersebut, industri keramik nasional mampu terus ekspansi serta mampu pulih lebih cepat setelah dihantam pandemi Covid-19.
Edy menyampaikan, kebijakan-kebijakan Kemenperin dirasakan sebagai bagian solusi untuk permasalahan yang dihadapi para pelaku industri keramik, terutama dengan kehadiran Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang terbukti sangat efektif saat pandemi Covid-19 di saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Kebijakan tersebut memberikan kami keleluasaan dan kemampuan untuk bisa beroperasi normal. Ini adalah ucapan dari 150 ribu karyawan yang tergabung dalam ASAKI atas sebuah kebijakan yang luar biasa,” sebutnya.
Ia juga menyampaikan, semangat no one left behind dalam memperjuangkan kebijakan HGBT USD6/MMBTU sangat dirasakan manfaatnya oleh industri keramik. “Kami juga mengapresiasi program P3DN yang mendorong industri anggota ASAKI untuk memanfaatkan fasilitasi sertifikat TKDN. Kami laporkan bahwa mayoritas sudah memiliki sertifikasi TKDN dan melaksanakan di atas 75%,” ujar Edy.