JAKARTA, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) Kemenperin, Azhar Fitri mengatakan, industri kaca nasional akan terus tumbuh setiap tahunnya, seiring kenaikan permintaan dari pasar domestik dan ekspor. Untuk pemanfaatan dalam negeri diserap oleh sektor properti sebesar 65 persen, otomotif 15 persen, furnitur 12 persen, dan lainnya 8 persen. Demi memacu kinerja industri kacana nasional, kata Azhar, pemerintah lewat BBSPJIKMN Kemenperin telah berupaya melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri lewat pengembangan bahan baku untuk industri kaca yang berasal dari dalam negeri sebagai competitive advantage seperti pasir silika, dolomite, limestone, dan lainnya. "Selain itu kami mendorong tumbuhnya investasi dari industri bahan baku dan penolong, seperti soda ash, cullet, iron oxide, dan lainnya," kata Azhar dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022). Baca juga: Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum? Sementara itu Kepala OPTIKJI BSKJI Kemenperin Heru Kustanto mengatakan, ada beberapa industri kaca yang mengalami penurunan permintaan untuk impor sepanjang 2019-2021, seperti kaca laminasi, kaca insulasi, dan kaca cermin yang tidak di bingkai. Sedangkan produk kaca cermin yang dibingkai terjadi kenaikan impor dari tahun 2019-2021. "Untuk itu, diharapkan industri dalam negeri agar dapat meningkatkan produksinya, sehingga substitusi impor dapat terus ditingkatkan," ujar Heru. Heru menilai peluang substitusi masih besar bagi produk kaca isolasi dilihat dari sisi teknologi yang dimiliki oleh industri dalam negeri dan juga nilai investasi yang terjangkau. Di samping itu kebutuhan kaca isolasi baik untuk produk showcase maupun bahan bangunan terus meningkat, seiring dengan tuntutan konsumen dalam hal desain bangunan, kenyamanan dan kebutuhan penghematan penggunaan listrik/energi.
Melihat fenomena itu, pemerintah dalam hal ini Kemenperin akan terus mendukung iklim industri kaca dalam pengembangan standar, penerapan SNI wajib, industri hijau maupun pertimbangkan tingkat komponen dalam negeri.
"Saat ini Kemenperin sudah memiliki program sertifikasi TKDN dengan menyiapkan auditor-auditor yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan yang tersebar di berbagai provinsi. Dengan penerapan sertifikasi TKDN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri," jelas Heru. Dengan berkembangnya kebutuhan produk kaca tidak hanya dari segi estika, Kemenperin dakan mensupport dari sisi pengembangan standar SNI sampai ke layanan sertifikasi. "Untuk itu agar industri tidak segan memanfaatkan fasilitas dan jasa yang ada di Balai Besar Keramik dengan didukung oleh tenaga tenaga yang kompeten," ucap dia.
Lewat program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta didorong untuk berkomitmen menggunakan produk dalam negeri dalam belanja barang dan modalnya. Dengan realisasi komitmen tersebut, perusahaan industri meningkatkan produksinya yang membuat mereka merekrut lebih banyak pekerja. Diharapkan Program P3DN ini akan terus mendorong pelaku usaha terutama yang terkait dengan konstruksi di Indonesia untuk lebih selektif dalam memilih produk dengan mengutamakan produk dalam negeri. "Itu semua bertujuan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha di negeri ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," kata dia.
Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 17 Tahun 2011)
menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala
Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi,
dan kewenangan masing-masing dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2012. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahan”.
Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara
lain dengan meningkatkan mutu layanan seperti yang dicontohkan beberapa daerah
melalui pembentukan one stop service
(layanan satu atap). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih
mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah
yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.
Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang
memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan
Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai
pedoman umum yang merupakan acuan bagi
pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda)
dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/Pemda yang
berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan
korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam
bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan
K/L/Pemda yang bersangkutan.
Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang
diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat
(komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda
yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk
menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.
Dalam rangka mensukseskan program
Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0 di bidang Industri Keramik dan
Mineral Non-logam, BBalai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non-logam (BBSPJI KMN) telah
bekerjasama dengan PT SMC Automation Indonesia untuk menyiapkan pilar teknologi
4.0. Ir. Azhar Fitri, M.Sc. selaku Kepala BBKMN telah memelopori dan menyiapkan
satu tim khusus di tahun 2022 ini yang bertugas untuk mengawalnya jalannya
program pemerintah Making Indonesia 4.0
di lingkungan industri keramik dan mineral non-logam. Di masa mendatang
diharapkan produk teknologi yang mendukung smart
manufacturing banyak terimplementasikan.
Saat ini integrasi sistem otomasi berbasis smart manufacturing dianggap sebagai “the future of manufacturing”. Integrasi sistem ini tidak hanya mampu mereduksi penggunaan energi dan mengurangi kesalahan proses dan human errors di industri tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja industri secara menyeluruh. Secara bertahap melalui pelaksanaan program pendampingan INDI 4.0, industri keramik dan mineral non-logam diharapkan bisa bertransformasi menjadi industri yang berdaya saing global dan modern.
Transformasi
Industri 4.0 telah membawa perubahan budaya dan kompetensi kerja baru di
lingkungan perindustrian. Perubahan ini membawa dampak positif untuk pekerja
industri diantaranya berkurangnya resiko pekerjaan secara signifikan.
Kompetensi teknis baru yang akan ditumbuhkan meliputi pengetahuan “state-of-the-art” dari bisnis
manufaktur, keahlian teknik, pemahaman proses, keahlian media, keahlian
pemrograman, dan pemahaman keamanan teknologi informasi. Di bidang industri
kompetensi spesifik keteknikan (teknologi) baru meliputi: ilmu data dan
analitik tingkat lanjut, antarmuka mesin-manusia baru, teknologi transfer
fisik-digital, simulasi dan pemodelan, komunikasi data dan jaringan, optimasi
sistem logistik dan gudang real-time,
sistem kecerdasan buatan, mekatronik dan robotika, otomasi industri, keamanan
jaringan, augmented dan VR, IoT, dll.
Otomasi industri merupakan tahap 3.0 dari transformasi industri 4.0. Tahap ini memiliki peran penting dalam transformasi industri 4.0 sehingga sering juga disebut dasar dari industri 4.0. Otomasi industri menurut piramida industri 4.0 memiliki memiliki tiga jenjang tahapan yakni: field level, control level dan supervisory level.
Perangkat keras yang sering digunakan dalam field level diantaranya:
sensor/tranduser, aktuator, mekanik,
pneumatik, hidrolik, robot, artificial
vision, sistem identifikasi, dan
komunikasi. Sedangkan pada control level teknologi yang digunakan: P.I.D controller, personal computer (PC),
frequency converter (VFD), driver electric actuator, robot controller, dan
komunikasi. Supervisory level
merupakan pondasi dari smart
manufacturing dimana teknologi yang digunakan lumrahnya adalah supervision, control and data acquisition
(SCADA) dan human-machine interface
(HMI).
Sumber : KPAII
Direktorat
Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional bersama Korea-Indonesia
Industry and Technology Cooperation Center (KITC) menyelenggarakan FGD
Penjajakan Kerja Sama Sumber Daya Industri (SDI) Pengembangan Logam Tanah
Jarang: Khususnya Nikel dan Silikon di Hotel Padma Bandung pada tanggal 10-11
Maret 2022. Acara dibuka oleh Direktur ASDIPI, Ibu Iken Retnowulan, dan dihadiri
oleh berbagai stakeholder industry terkait pengembangan logam
tanah jarang, pengolahan silicon dan pengolahan nikel.
Direktur
ASDIPI menyampaikan pada pelaksanaan FGD tersebut, Kemenperin dan KITC berupaya
menghimpun informasi serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait dalam
rangka membahas rencana Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE)
Korea dengan lembaga afiliasinya Korea Evaluation Institute of
Industrial Technology (KEIT) untuk melakukan “Preliminary
Feasibility” terhadap pengembangan pengolahan mineral Silikon dan Nikel
untuk pemanfaatan industri dan global value chain antara kedua
negara.
Pada
kegiatan ini, stakeholder yang turut menyampaikan paparan
terdiri dari:
Peluang
kerja sama pada pemanfaatan logam tanah jarang, nikel dan silika hingga saat
ini masih terbuka lebar baik itu melalui kerja sama pengembangan bersama maupun
kerja sama lainnya. Melalui FGD ini diharapkan terjadi sharing
knowledge dan tukar pikiran antara para stakeholder industri
maupun peneliti di antara kedua negara dalam bidang teknologi terbaru dalam pengolahan
LTJ, nikel dan silika serta peningkatan kemampuan sumber daya industri agar
terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan daya saing industri
nasional. Selain itu, diharapkan juga para stakeholder industri
terkait dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat menjalin networking dengan
rekan-rekan dari Korea Selatan.
Sebagai
tindak lanjut, setelah pelaksanaan FGD ini pihak Korea Selatan akan mendalami
lagi potensi kerja sama feasibility study dengan stakeholder terkait
mengenai pengembangan teknologi pengolahan pengolahan LTJ, nikel maupun silikon
dalam pemanfaatannya pada pengembangan baterai listrik dan electric
vehicle.
Sumber : Investor.id
JAKARTA - Kementerian Perindustrian RI, Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Nagayana Indonesia Gelar Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022
Kolaborasi dan sinergi antar seluruh pihak merupakan kunci dalam implementasi industri 4.0. Transformasi industri 4.0 akan menjawab permasalahan yang dihadapi pelaku industri dan mempercepat pemulihan industri nasional saat ini.
Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) bekerjasama dengan Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Naganaya Indonesia sebagai Event Organizer telah menyelenggarakan kegiatan Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 dengan tema “Accelerate the Implementation of Industry 4.0 to Support Inclusive and Sustainable Industries for National Recovery”.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Doddy Rahadi menyampaikan, perlunya wadah berkumpul stakeholder terkait dalam pelaksanaan implementrasi Industri 4.0 di Indonesia.
Terutama untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar pihak meliputi: pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi dan lembaga R&D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan guna mempercepat proses transformasi Industri 4.0 serta membangun jejaring dan kolaborasi. Acara yang berlangsung di Hotel JS luwansa Jakarta, 8 Maret 2022 ini juga dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta secara offline dan hampir 300 peserta secara online.
Melalui acara Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022, Kementerian Perindustrian dan seluruh stakeholder terkait berupaya untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi, lembaga R & D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan untuk dapat mendukung transformasi teknologi sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam program nasional Making Indonesia 4.0.
“Langkah – langkah yang dilakukan Kementerian Perindustrian dalam pelaksaaan Making Indonesia 4.0 antara lain asesmen INDI 4.0, pemberian INDI award, pendampingan Industri 4.0, penunjukkan lighthouse industry 4.0, pengembangan SDM Industri 4.0, pendirian PIDI 4.0 dan capability center, serta pelatihan e-commerce kepada IKM,” tambah Heru Kustanto, Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri.
Dalam rangka mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pada akselerasi industri 4.0 dan membahas mengenai perkembangan industri 4.0 di Kementerian/Lembaga/BUMN, industri/asosiasi, technology provider, Lembaga R&D, konsultan dan akademisi, Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) berkolaborasi dengan Naganaya Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan event Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 di Jakarta pada tanggal 24 – 25 Agustus 2022.
“Kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 akan menjadi sebuah lapangan untuk seluruh pemain industri 4.0 baik itu Pemerintah, Pelaku Industri, Asosiasi/Komunitas, Akademisi dan pihak lainnya untuk berdiskusi dan mengetahui teknologi terkini industri 4.0”, Aditya Adiguna, Direktur Utama, PT. Naganaya Indonesia Internasional.
Kegiatan Indonesia 4.0 Conference & Expo tidak hanya akan mengundang pembicara nasional saja, tetapi juga turut menghadirkan pembicara global yang akan memberikan informasi, ilmu, maupun pandangan terkait isu terkini industri 4.0. Disamping itu, kegiatan ini juga mentargetkan kurang lebih 100 peserta pameran dari perusahaan teknologi nasional maupun global, BUMN, startup, kampus, asosiasi dan lembaga pemerintah yang akan memamerkan teknologi terkini dan informasi terkait industri 4.0.
Adapun rangkaian acara pendukung lainnya yaitu : Smart Factory Forum yang merupakan event road show sebelum event utama yang diadakan di 2 tempat yaitu Batam dan Karawang untuk mengundang para pemangku kepentingan industri yang terdapat pada di sekitar kota tersebut dalam hal teknologi industri 4.0. Podcast 4.0 yang berkonsep pembicaraan ringan mengenai teknologi 4.0 dan yang terakhir Indonesia Internet Governance Forum yang bersamaan diadakan dalam event utama dengan konsep Focus Group Discussion dari FTII dan ID-IGF.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu pengembangan industri keramik nasional agar bisa lebih berdaya saing global.
Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang keramik yang siap meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri keramik yang didirikan di Balai Besar Keramik Bandung.
"Saat ini, industri keramik Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-8 dunia, dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta m2 per tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang," kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Senin (7/2).
Selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM industri, Balai Besar Keramik (BBK) selaku salah satu unit kerja di bawah binaan BSKJI, telah membangun LSP untuk memberikan layanan jasa sertifikasi kompetensi kepada SDM industri keramik nasional.
"LSP keramik memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa SDM yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi sesuai bidangnya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja berdasarkan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang keramik," papar Doddy.
SKKNI terkait industri keramik tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 190 Tahun 2016 tentang Penerapan SKKNI Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Galian Non Logam Bidang Industri Keramik Tableware dan Saniter.
"SKKNI tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal seiring dengan tersedianya LSP bidang keramik," tegas Doddy.
Menurutnya, kualitas SDM dengan kompetensi kerja yang terstandar, akan mendorong peningkatan daya saing industri keramik nasional.
"Dengan saya saing yang tinggi, sektor industri keramik akan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas produk keramik nasional sehingga turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.
Ke depan, dengan dukungan asesor kompetensi, skema sertifikasi dan tempat uji kompetensi yang memadai, LSP keramik BBK akan memberikan layanan jasa sertifikasi profesi bidang keramik dengan unit kompetensi pengujian mutu produk keramik tableware dan sainter.
"Skema kompetensi akan terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan SKKNI," ujar Kepala BSKJI.
Lebih lanjut, pendirian LSP di BBK merupakan salah satu pengembangan peran, selain memberikan layanan sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, serta industri hijau dan halal.
“Melalui layanan sertifikasi profesi tersebut, BBK ikut berperan aktif dalam mencetak SDM industri keramik Indonesia yang kompeten, berdaya saing dan siap mengadapi persaingan bebas terhadap pasar tenaga kerja," pungkasnya.
Sumber : Industry
Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu
pengembangan industri keramik nasional agar bisa lebih berdaya saing
global.
Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan
membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang keramik yang siap
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri keramik.
"Saat ini, industri keramik Indonesia tercatat menduduki
peringkat ke-8 dunia, dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta m2
per tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang,"
kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin,
Doddy Rahadi di Jakarta, Senin (7/2).
Selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi
SDM industri, Balai Besar Keramik (BBK) selaku salah satu unit kerja di bawah
binaan BSKJI, telah membangun LSP untuk memberikan layanan jasa sertifikasi
kompetensi kepada SDM industri keramik nasional.
"LSP keramik memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa
SDM yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi sesuai bidangnya,
yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja berdasarkan Standard
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang keramik," papar
Doddy.
SKKNI terkait industri keramik tertuang dalam Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 190 Tahun 2016 tentang Penerapan SKKNI Kategori Industri
Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Galian Non Logam Bidang Industri
Keramik Tableware dan Saniter.
"SKKNI tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal seiring dengan
tersedianya LSP bidang keramik," tegas Doddy.
Menurutnya, kualitas SDM dengan kompetensi kerja yang terstandar,
akan mendorong peningkatan daya saing industri keramik nasional.
"Dengan saya saing yang tinggi, sektor industri keramik akan
dapat berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas produk keramik nasional
sehingga turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,"
imbuhnya.
Ke depan, dengan dukungan asesor kompetensi, skema sertifikasi dan tempat uji
kompetensi yang memadai, LSP keramik BBK akan memberikan layanan jasa
sertifikasi profesi bidang keramik dengan unit kompetensi pengujian mutu produk
keramik tableware dan sainter.
"Skema kompetensi akan terus dikembangkan sejalan dengan
perkembangan SKKNI," ujar Kepala BSKJI.
Lebih lanjut, pendirian LSP di BBK merupakan salah satu
pengembangan peran, selain memberikan layanan sertifikasi produk, sistem
manajemen mutu, serta industri hijau dan halal.
“Melalui layanan sertifikasi profesi tersebut, BBK ikut berperan
aktif dalam mencetak SDM industri keramik Indonesia yang kompeten, berdaya
saing dan siap mengadapi persaingan bebas terhadap pasar tenaga kerja,"
pungkasnya.
Balai
Besar Keramik akan meyelenggarakan Pelatihan Refraktori API 936 di Tahun
2024.
Peserta
Pelatihan Refraktori untuk Pembangkit Energi Listrik dan lainnya ini akan
mendapatkan
pemahaman tentang pengetahuan material refraktori, instalasi dan inspeksi,
sistem boiler serta pengujian refraktori.
Informasi dan pendaftaran tertera pada leaflet berikut.
Senin, 9 Maret 2020
Sumber: Tempo.co
(28/02/2020)
Editor: Rr. Ariyani Yakti
Widyastuti
TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha keramik yakin penurunan
harga gas berpotensi menggenjot utilitas pabrikan ke level 90-95 persen.
Asosiasi Aneka Keramik atau Asaki bahkan meramalkan sebagian pabrikan yang kini
sudah menghentikan proses produksi akan kembali berfungsi.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan saat ini telah ada sembilan pabrikan
atau industri keramik yang menghentikan proses produksi. Sebagian pabrik ini
telah menjual peralatan produksi, tetapi masih mempertahankan bangunan pabrik.
"(Sementara itu) sebagian bisa berproduksi kembali karena mesin produksi
dan sarana produksi lain masih terpasang," ujar Edy, Jumat, 28 Februari
2020. "(Sembilan pabrikan tersebut) sangat mungkin beroperasi kembali,
tapi membutuhkan waktu lebih lama untuk recovery."
Edy menjelaskan, berhentinya produksi sembilan pabrikan tersebut membuat
kapasitas terpasang pabrikan keramik nasional turun sekitar 6,89-8,62 persen.
Dengan turunnya harga gas, Edy menghitung volume produksi tetap akan naik ke
level 80-82 persen atau memproduksi sekitar 400 juta-410 juta meter persegi
(sqm).
Angka tersebut melonjak dari proyeksi sebelumnya yakni sebanyak 375 juta sqm
dengan utilitas dilevel 70 persen. Adapun, Edy mencatat volume produksi seluruh
pabrikan tahun lalu hanya mencapai sekitar 350 juta sqm.
Tak hanya itu, Edy menyebutkan penurunan harga gas pada akhir kuartal I tahun
2020 dapat membuat perfoma produksi industri keramik sama seperti pada
2012-2013 dengan utilitas pabrikan di level 90-95 persen. Pemerintah diyakini
akan menepati janjinya dengan menurunkan harga gas ke level US$ 6 per MMBtu.
Selama ini penurunan harga gas memiliki urgensi tinggi lantaran pasar domestik
saat ini dibanjiri keramik impor. Penurunan harga gas juga dapat mendongkrak
daya saing keramik lokal di pasar nasional dan meredam dampak banjir keramik
impor.
Di tahun pertama pengenaan tambahan bea masuk, kata Edy, hanya mampu menekan
volume impor keramik sebesar 9 persen secara tahunan. Ia khawatir dengan angka
tersebut lantaran tambahan bea masuk akan turun ke level 19 persen pada awal
kuartal IV Tahun 2020.
Selain besaran bea tambahan yang rendah, Edy menyatakan produsen keramik dari
lainnya mengisi kekosongan pangsa keramik Cina di dalam negeri. Volume keramik
dari India naik lebih dari 12 kali lipat menjadi 16 juta meter persegi (sqm).
Selain itu, keramik dari Vietnam di dalam negeri naik 25 persen. Walhasil,
neraca perdagangan keramik jauh berada di zona merah. Nilai impor keramik pada
tahun lalu mencapai US$ 272 juta, sedangkan performa ekspor keramik hanya US$
52 juta.