Penulis:
Humas BBSPJIKMN
Administrator:
Prakom BBSPJIKMN
Tanggal:
November 2023
Balai Besar
Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
(BBSPJIKMN) terus menjaga kualitas dan meningkatkan inovasi dalam memberikan
pengabdian dan layanan terbaik pada masyarakat terutama bagi dunia industri.
Hal itu ditunjukan dengan berdirinya laboratorium pengujian kaca sebagai salah
satu dari bagian dari laboratorium-laboratorium yang terdapat di BBSPJIKMN. Dan
salah satu dari layanan jasa pengujian kaca di BBSPJIKMN adalah pengujian kaca
pengaman diperkeras (tempered glass) untuk kendaraan bermotor dan kaca
pengaman berlapis (laminated glass) untuk kendaraan bermotor.
Berdasarkan
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang
pemberlakuan SNI wajib pada kaca pengaman kendaraan bermotor. Untuk itu layanan
jasa di BBSPJIKMN, menerapkan SNI 15-0048-2005/Amd.1:2014 yang
digunakan untuk kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor. Dan SNI
15-1326-2005 yang digunakan untuk kaca pengaman berlapis (laminated glass)
untuk kendaraan bermotor.
Parameter uji dalam SNI 15-0048-2005/Amd.1:2014
pengujian kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor yang digunakan
antara lain sifat tampak, dimensi dan toleransi (panjang, lebar, ketebalan,
kerataan), fragmentasi, ketahanan benturan kaca diperkeras total atau
diperkeras sebagian, transmisi cahaya, pembiasan optik, serta distorsi optik.
Sedangkan parameter
uji dalam SNI 15-1326-2005 pengujian kaca pengaman berlapis untuk kendaraan
bermotor yang digunakan antara lain mutu tampak, dimensi dan toleransi
(panjang, lebar, ketebalan, kerataan), transmisi cahaya, pembiasan optik,
distorsi optik, identifikasi warna, ketahanan radiasi, ketahanan suhu tinggi,
ketahanan benturan, ketahanan tembus, ketahanan benturan kepala boneka atau uji
manekin, ketahanan abrasi dan ketahanan kelembaban.
Dalam
pengaplikasiannya, kaca pengaman diperkeras pada kendaraan bermotor (tempered
glass) ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam kendaraan bermotor.
Karena kaca ini lebih tahan terhadap benturan dan disaat pecah maka akan
menjadi pecahan kecil berbentuk butiran yang ukurannya kurang lebih sebesar
biji jagung. Tentu ini akan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari keadaan
darurat yang dialami saat berkendara.
Kaca
pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor (tempered glass) ini
merupakan kaca lembaran biasa yang dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi dan
didinginkan secara mendadak. Hal ini mengubah struktur molekul kaca serta
membentuk ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Penggunaan kaca jenis ini
biasanya diaplikasikan di bagian samping dan belakang kendaraan bermotor.
Begitu pula
dengan kaca pengaman berlapis untuk kendaraan bermotor (laminated glass)
dalam aplikasinya bertujuan untuk memberikan keunggulan keamanan yang baik bagi
kendaraan bermotor. Kaca ini dilapisi oleh PVB atau Poly
Vinyl Buthyral yang berfungsi sebagai pengikat/perekat dua lapisan
kaca dan berfungsi juga sebagai penguat kaca laminated itu
sendiri. Berbeda dengan jenis kaca tempered, pecahan kaca laminated ini
tidak berhamburan dan stagnan di tempat pecahannya karena ada lapisan PVB yang
melindungi kaca tersebut.
Meskipun
demikian keadaan ini tidak terlalu menghalangi visibilitas pengendara dalam
berkendara. Namun yang perlu menjadi catatan penting adalah bilamana terjadi
keretakan pada kaca jenis laminated ini sebaiknya segera
dilakukan pergantian. Hal ini karena retakannya dapat meluas dan membesar yang
tentunya akan berbahaya saat dalam keadaan berkendara.
Kaca jenis laminated ini biasanya terpasang pada bagian depan sebuah kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan selain untuk meningkatkan keamanan juga untuk mengurangi risiko kaca pecah sepenuhnya, berfungsi pula dapat meredam suara dari luar kendaraan dan memberi perlindungan dari sinar UV matahari. Dengan ini pengemudi dapat berkendara dengan baik dan lancar serta tentunya memberi kenyamanan pada penumpang.
Sebagai informasi, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) juga menyediakan layanan jasa pengujian kaca lainnya, antara lain:
1. |
|
Kaca lembaran. |
2. |
|
Kaca pengaman berlapis untuk bangunan dan
mebelair. |
3. |
|
Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan
bermotor. |
4. |
|
Kaca pengaman diperkeras untuk bangunan dan
panel. |
5. |
|
Kaca pengaman berlapis (Laminated glass)
untuk kendaraan bermotor. |
6. |
|
Kaca cermin lembaran untuk penggunaan umum. |
7. |
|
Kaca isolasi untuk ruang dan lemari pendingin. |
8. |
|
Kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian. |
9. |
|
Kaca untuk bangunan – kaca isolasi – Bagian 2:
uji pengkabutan kimia. |
10. |
|
Glass block. |
11. |
|
Kaca untuk bangunan : cermin kaca lembaran
berlapis perak. |
Laboratorium pengujian kaca BBSPJIKMN didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium yang memadai, personel yang profesional dan telah tersertifikasi. Dan juga sebagai informasi tambahan bahwa BBSPJIKMN pula menyelenggarakan jasa Bimbingan Teknis Pengujian Komoditi Keramik.
Balai
Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
(BBSPJIKMN) senantiasa berkomitmen terhadap mutu dan kualitas untuk terus
berinovasi dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan, khususnya terhadap
komoditi kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor (tempered glass) dan kaca pengaman berlapis
untuk kendaraan bermotor (laminated glass).
Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan dan fasilitas laboratorium
pengujian refraktori di BBSPJIKMN, dapat mengunjungi bbk.go.id atau
hubungi add email kemitraan@bbk.go.id, telepon
022-7206221
Penulis:
Humas BBSPJIKMN
Administrator:
Prakom BBSPJIKMN
Top of Form
Konsinyering Evaluasi Layanan Balai Besar Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) yang dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu,
tanggal 4-6 Desember
2023 di Hotel Santika, Garut. Dengan konsep acara hybrid zoom meeting dan hadir onsite dengan peserta yang
terdiri dari industri dalam negeri terutama pelanggan layanan BBSPJIKMN.
Acara ini dihadiri oleh Kepala BSKJI, Andy Rizaldi, dan melibatkan peserta dari industri dalam negeri, asosiasi, lembaga pemerintahan lintas sektoral serta pegawai dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berbagai topik diangkat dalam konsinyering ini, meliputi evaluasi layanan, testimoni mitra layanan kerjasama Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri (OPTI) dan konsultansi, informasi standar dan kebijakan beberapa layanan. Antara lain layanan sertifikasi profesi oleh BNSP dan BPSDMI, layanan Pemeriksa Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama dan Pusat Pengembangan Industri Halal (PPIH) Kementerian Perindustrian. Dilanjutkan dengan pemaparan layanan sertifikasi TKDN oleh LVI BSKJI dan Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
Azhar Fitri Kepala BBSPJIKMN
Azhar mengungkapkan,
Kemenperin telah menjalankan berbagai program dan kebijakan strategis dalam
pengembangan industri keramik nasional, antara lain meningkatkan program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasan pelaksanaan standar
nasional Indonesia (SNI) wajib bagi keramik yang beredar di pasar dalam negeri.
“Sementara
itu, yang sudah kami lakukan di antaranya kegiatan pelayanan jasa teknis
industri berupa layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan
teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, konsultansi, serta rancang
bangun dan perekayasaan industri,” sebutnya. Pada tahun 2023, BBSPJIKMN telah
memberikan pelayanan jasa kepada lebih dari 485 mitra baik dari kalangan
industri kecil dan menengah, industri besar, dunia pendidikan dan instansi
pemerintah.
Seiring
dengan persiapan BBSPJIKMN menuju BLU, lanjut Azhar, pihaknya berupaya untuk
meningkatkan kualitas layanan dengan berfokus pada kompetensi sumber daya
manusia maupun memperluas jangkauan layanan dan menambah jenis layanan yang
dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan industri keramik nasional.
“Berkaitan
dengan hal tersebut, BBSPJIKMN telah mengembangkan beberapa layanan baru, yaitu
layanan konsultansi Indi 4.0, verifikasi TKDN, Lembaga Pemeriksa Halal, dan
Lembaga Sertifikasi Profesi. Dengan semakin bertambahnya jangkauan layanan
diharapkan BBSPJI KMN dapat bersinergi dengan berbagai stakeholder dalam rangka
peningkatan daya saing industri keramik nasional,” pungkasnya.
Dalam
menghadapi peluang dan tantangan industri keramik dan mineral nonlogam,
Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan komitmennya dalam upaya
mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Melalui BSKJI mendorong UPT di
lingkungan BSKJI untuk bertahap menuju Badan Layanan Umum (BLU), meningkatkan kualitas pelayanan ke industri
dan melakukan perluasan lingkup layanan, disampaikan oleh Andi Rizaldi ketika membuka
acara tersebut.
Selanjutnya Andi Rizaldi mengemukakan
bahwa perlunya menggiatkan sertifikasi TKDN. BSKJI saat ini memfasilitasi
industri untuk melakukan pendaftaran perhitungan dan verifikasi besaran nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
melalui Lembaga Verifikasi Independen.
Disampaikan
juga bahwa adanya potensi yang besar dengan belanja produk dalam negeri melalui
belanja barang dan belanja modal APBN dan APBD TA 2023 sebesar Rp1.013.4 T.
Disertai subsitusi import Rp 400 T yang dapat meningkatkan perumbuhan ekonomi
nasional sebesar 1,71%. Belanja produk dalam negeri Rp 1 menghasilkan Rp 2,2
terhadap perekonomian nasional.
BSKJI, melalui satuan Kerja di
lingkungannya berperan juga dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) Industri, salah satunya dengan menyediakan Lembaga Sertifikasi Profesi
yang tersebar di masing-masing satuan kerja di bawah naungan BSKJI. Peningkatan
SDM memerlukan roadmap yang jelas dan terukur serta dilakukan secara masif,
sehingga SDM Indonesia dapat menjawab tantangan pembangunan dan memastikan
kontribusinya terhadap pencapaian Visi Indonesia 2045.
Selain itu dari ASAKI diwakilkan oleh
Suhartono dan AKLP oleh Yustinus menyampaikan peluang dan tantangan sektor
industri keramik dan mineral nonlogam antara lain bahwa dalam road map industri keramik nasional dari
ASAKI menyebutkan bahwa produksi keramik di tahun 2023 yang semula 450 juta m2
akan ditingkatkan menjadi 551 juta m2. Jumlah kapasitas produksi ini akan
ditingkatkan lagi menjadi diatas 625,6 juta m2 dengan ekspansi untuk memenuhi
target angka per kapita penggunaan keramik di negara-negara Asia Tenggara yang
sebesar 3 m2. Adapun tingkat utilisasi saat ini adalah 78% dan akan
ditingkatkan menjadi 82% pada tahun 2024.
Dalam menopang
sektor infrastruktur, selain keramik kemampuan industri semen di tanah air
sudah cukup kompetitif, dengan jumlah produksinya sebanyak 64,83 juta ton pada
tahun 2020. Utilisasinya mencapai 56%, dengan konsumsi semen sebesar 62,72 juta
ton, dan ekspor semen menembus 1,09 juta ton pada tahun lalu. Industri beton
pracetak dan prategang memiliki kapasitas produksi sebesar 44,8 juta ton per
tahun dengan jumlah produksi sebanyak 11,2 juta ton per tahun. Selain itu, ada
industri mortar yang memiliki kapasitas sebesar 3,7 juta ton per tahun dan
industri beton ringan yang memiliki kapasitas sebesar 7 juta m3 per tahun.
Di samping itu, sektor lain yang mampu
mendukung pembangunan infrastruktur dan properti di Indonesia adalah industri
kaca lembaran. Berdasarkan data yang diolah Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman
(AKLP), industri ini diyakini mampu meraih penjualan hingga 1,29 juta ton pada
2023 atau tumbuh 4,8% dibanding tahun lalu 1,23 juta ton. AKLP yakin bahwa
pertumbuhan industri kaca lembaran selalu hampir sama dengan pertumbuhan
ekonomi nasional, karena pasarnya adalah sektor properti dan otomotif yang
menggunakan kaca pengaman yang diproses dari kaca lembaran.
Hadir juga mitra layanan kerjasama OPTI dan konsultansi yang memberikan testimoni layanan BBSPJIKMN, yaitu perwakilan dari PT Energi Prima Nusantara, PT Adietya Research and Develpoment Center dan PT Indeks Industri. Disampaikan bahwa layanan OPTI dan konsultansi yang diterima sesuai dengan kebutuhan, adanya manfaat, nilai tambah, dan inovasi bagi industri.
Kepala BSKJI, Kepala BBSPJIKMN, Narasumber, dan Mitra Layanan
Acara ini disambut antusias oleh para pelaku industri, dapat memberi informasi layanan BBSPJIKMN yang terkini, adanya feet back berupa saran dari industri untuk peningkatan kecepatan layanan, transparasi sistem tracking status proses layanan dan membangun sistem layanan yang berkelanjutan.
Sumber : detik.com
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian PUPR mengajak para
produsen sanitair untuk memasok produknya yang memiliki TKDN tinggi untuk
memenuhi kebutuhan sanitair di IKN.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selain
membutuhkan bahan material bangunan yang cukup banyak juga membutuhkan sarana
sanitair yang baik dan berkualitas.
Salah satu kebutuhan untuk pembangunan
infrastruktur di IKN adalah sanitair serta kelengkapan toilet.
Kementerian PUPR tidak hanya membutuhkan sarana
sanitair untuk program perumahan saja tapijuga dalam program pembangunan
infrastruktur lainnya.
Untuk program perumahan, dukungan sanitair
dibutuhkan untuk program pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya
dan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Beberapa program perumahan yang membutuhkan sarana
sanitair antara lain pembangunan 4.000 unit rumah susun, 145.000 rumah swadaya
atau bedah rumah, rumah khusus untuk masyarakat terdampak bencana dan rumah
bersubsidi pemerintah.
Kebutuhan toilet di sektor perumahan baik program
regular maupun pembangunan hunian yang masif di IKN seperti rumah jabatan
Menteri dan 47 tower Rusun untuk ASN sangat banyak dan sangatlah penting karena
dibutuhkan oleh penghuni rumah.
Banyak perlengkapan yang dibutuhkan terkait jenis
– jenis sanitair antara lain closet, bak mandi, wastafel, shower, urinoir, kran
air dan lainnya,
Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga mendorong
penggunaan Produk Dalam Negeri serta keterlibatan produsen sanitair dari
dalam negeri seperti PT. Surya Toto Indonesia, Tbk sebagai produsen TOTO
untuk ikut dalam mensukseskan pembangunan IKN.
Kiri
ke kanan : Roy Wibisono (CEO Naruna
Ceramic), Azhar Fitri (Kepala BBSPJIKMN), Eneng, Karlina, Rizki
Penulis
: Humas BBSPJIKMN
Administrator
: Prakom BBSPJIKMN
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) terus berupaya untuk memajukan kemampuan Industri Kecil dan
Menengah (IKM) agar dapat bersaing di pasar global. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah dengan memberikan program Dana
Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) yang dimulai sejak tahun 2013. Program tahunan ini dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian
melalui Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa
Industri (POPTIKJI) yang berada di Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa
Industri (BSJKI).
Adapun tujuannya dan
manfaat program DAPATI bagi IKM adalah: 1) Untuk meningkatkan produktivitas,
efisiensi, mutu produk, dan atau desain produk yang dapat meningkatkan daya
saing; 2) Mendapatkan bantuan tenaga ahli/konsultan teknologi industri untuk
menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan IKM; 3) Meningkatkan pengetahuan
dan wawasan di bidang teknis produksi, mesin peralatan, lingkungan dan
manajemen untuk pengembangan teknologi industri.
Program DAPATI
diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah yang memiliki legalitas berusaha
di sektor industri, dan mampu membiayai cost sharing minimal sebesar 25% dari
biaya konsultansi. Bentuk bantuan dalam
program DAPATI ini adalah bantuan sebagian pendanaan yang diperlukan untuk
pelayanan jasa konsultansi teknologi dan pendampingan tenaga ahli dari Balai
Besar dan Balai Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri di lingkungan BSKJI.
Ruang lingkup jasa
konsultansi teknologi industri yang dapat diberikan oleh Balai melalui program
DAPATI ini meliputi :
-
Perbaikan teknologi proses produksi dalam rangka peningkatan produktifitas dan
efisiensi;
-
Perbaikan lay-out mesin/peralatan produksi dalam rangka peningkatan efisiensi
produksi;
-
Pengembangan produk baru, perbaikan mutu produk dan kendala sesuai dengan
standar yang ditetapkan:
-
Penerapan dan perbaikan teknologi pencegahan, pencemaran dan teknologi daur
ulang:
-
Penerapan dan perbaikan sistem pengendali mutu.
Tentunya
kebutuhan konsultansi teknologi industri tiap IKM akan berbeda disesuaikan
dengan permasalahan dan kebutuhan prioritas yang diperlukan.
Para peserta penerima penghargaan DAPATI 2023 dalam acara Penghargaan dan Workshop DAPATI 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)
Balai
Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
(BBSPJIKMN) turut serta berperan dalam program DAPATI setiap tahun untuk IKM
binaannya. Pada
tahun 2022, BBSPJIKMN menjalankan program DAPATI untuk IKM, yaitu PT. Gyan
Kreatif Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Naruna Ceramic. Sebuah
produsen keramik tableware dengan bahan stoneware yang berada di Salatiga, Jawa
Tengah. Naruna Ceramic ini sudah memiliki pasar nasional dan merambah ke luar
negeri. Namun, Naruna Ceramic memiliki kendala pada proses pengolahan bahan
baku clay yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi.
Proses pengolahan clay di IKM Naruna Ceramic masih menggunakan cara konvensional. Tahapan pembuatan keramik diawali dengan proses pencampuran clay menggunakan air dengan perbandingan tertentu. Tahap selanjutnya yaitu proses penyaringan untuk menghilangkan kadar air pada clay, salah satu caranya dengan penyaringan menggunakan kain dilanjut dengan pemeraman yang memakan waktu lama sekitar 3 - 4 minggu tergantung cuaca. Pemeraman clay pada pengolahan bahan baku yang dilakukan di Naruna Ceramic masih masih menggunakan cara konvensional dengan menggunakan kain sehingga memakan waktu selama 3–4 minggu. Lamanya waktu pemeraman ini menyebabkan IKM tidak dapat memenuhi permintaan pasar dengan cepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan kegiatan pendampingan melalui perbaikan proses pengolahan bahan baku clay dengan menggunakan desain alat filter press yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kegiatan pemasangan instalasi alat filter press dan pelatihan dilakukan pada bulan Oktober 2022.
CEO Naruna Roy Wibisono penerima penghargaan DAPATI
2023
BBSPJIKMN melakukan pendampingan selama 6
bulan. Diawali dengan melakukan identifikasi masalah dengan metode survey dan
wawancara. Survey yang dilakukan mencakup observasi proses produksi di Naruna
Ceramic. Wawancara dan juga diskusi dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang
lebih komprehensif mengenai kendala yang dialami oleh Naruna Ceramic.
Dari hasil kegiatan pendampingan desain alat filter
press ini diperoleh efisiensi waktu proses pengolahan bahan baku dari 3
minggu menjadi 1 minggu. Peningkatan kapasitas produksi meningkat 200% serta
peningkatan omset sebesar 200%. Pendapatan yang diperoleh IKM pun meningkat
menjadi 200% seiring dengan peningkatan kapasitas produksi.
Atas keberhasilan ini, IKM binaan
BBSPJIKMN yaitu Naruna Ceramic mendapatkan penghargaan DAPATI Tahun 2023 sebagai IKM dengan kinerja terbaik dalam
pelaksanaan DAPATI 2022 melalui konsultansi berupa perancangan filter press untuk meningkatkan
tingkat keefisienan proses produksi.
BBSPJIKMN senantiasa terbuka untuk membantu meningkan kinerja IKM
melalui program DAPATI yang diselenggarakan oleh BSKJI Kemenperin, dan sebagai
bentuk turut serta mencintai, bangga terhadap produk buatan dalam negeri hasil
IKM Indonesia.
Sumber : Antaranews.com
Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan upaya
pengendalian impor barang-barang konsumsi dilakukan untuk melindungi industri
dan industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri agar bisa kembali
bangkit.
“Paling tidak kita mengontrol. Kalau produksinya sudah
banyak di Indonesia, IKM-IKM, ya itu tadi, (kita) protect (lindungi), maka
nanti Tanah Abang, pasar-pasar, bisa bangkit kembali,” katanya ditemui di sela
Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Penyusunan Rencana Aksi Dekarbonisasi
Sektor Industri Menuju Target Net Zero Emission (NZE) Tahun 2050 di Jakarta,
Rabu.
Taufiek mengatakan pengendalian impor yang dilakukan
pemerintah yaitu dengan melakukan pengetatan impor lewat pengawasan di luar
kawasan pabean (post border) ke pengawas di kawasan pabean (border).
Menurut dia, pengetatan pengawasan dilakukan untuk membatasi volume impor barang yang masuk. Pasalnya, saat tidak ada instrumen pengawasan di kawasan luar dan di kawasan pabean, impor barang bebas masuk sehingga membuat industri dan IKM lokal kalah bersaing.
“Itu tidak fair (adil) di dalam konteks membangun daya saing
dan juga melindungi masyarakat atau melindungi industrinya. Nah itu kan
industri pembayar pajak terbesar, nah ini yang diregulasi. Jadi bahasanya itu
diregulasi, diperbaiki dari yang tadinya tidak diatur menjadi diatur karena ada
problem tadi, ada industrinya punya produk hilir tapi dibiarkan produk lain
masuk tanpa ada instrumen,” katanya.
Taufiek mengatakan selain pengetatan dari sisi pengawasan
barang yang masuk, pemerintah secara paralel juga akan mengatur perdagangan
daring.
“Jadi semua instrumen digunakan untuk ini supaya bangkit
kembali,” katanya.
Taufiek juga menegaskan pemerintah tidak sama sekali
melarang impor karena kebijakan seperti itu justru akan berdampak buruk bagi
kinerja ekspor Indonesia.
Namun, ia menegaskan bahwa pengetatan impor diharapkan mampu
mendorong produksi dalam negeri dan turut meningkatkan roda perekonomian.
Lebih lanjut, Taufiek mengatakan Peraturan Menteri
Perindustrian (Permenperin) terkait pengetatan impor itu akan rampung dalam dua
minggu, ditangani oleh Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan & Akses
Industri Internasional (KPAII) sejalan dengan regulasi terkait kawasan berikat.
“Volumenya
dikendalikan, diatur supaya ruang yang tadinya diisi ‘pasar dari luar’, itu
sekarang harus diisi pasar dalam negeri. Tujuannya ke sana supaya kita bisa
recovery lagi, industri tekstil, alas kaki bisa bangkit kembali,” katanya.
Diketahui, pemerintah sedang gencar menata kelola sistem
perdagangan di dalam negeri agar terwujud iklim perdagangan yang adil dan
kondusif. Sebelumnya, penataan dilakukan untuk menegakkan regulasi dalam
perdagangan digital dan kali ini berlanjut ke kebijakan pengetatan barang
impor.
Akan ada sejumlah regulasi yang direvisi di beberapa
kementerian dalam dua pekan ini. Secara lebih rinci, regulasi tersebut meliputi
barang tekstil, elektronik, kosmetik, alas kaki, mainan anak, suplemen
kesehatan, dan obat tradisional.
Sumber : Tribunnews.com
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, melantik 199 Petugas
Pengawas Standar Industri (PPSI) sekaligus memberikan arahan kepada Penyidik
Pegawai Negeri Sipil bidang Perindustrian (PPNS-I), Senin (16/10/2023) di
Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta.
PPSI akan bertugas mengawasi industri agar sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia atau SNI, baik untuk produk buatan dalam negeri maupun produk yang
masuk ke Indonesia.
Selain itu, apabila dalam kegiatan pengawasan terdapat tindak pidana maka
akan ditangani oleh PPNS.
"Diharapkan para PPSI dan PPNS dapat menjadi tulang punggung
pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, mendeteksi pelanggaran regulasi
yang bisa mengancam eksistensi sektor industri nasional," tutur Menperin
saat pelantikan, Senin (16/10/2023).
Bukan hanya itu, PPSI dan PPNS juga diharapkan bisa membantu
mengakselerasi peningkatan daya saing industri, serta sekaligus melindungi
pelaku usaha secara luas dan masyarakat Indonesia.
Pemberlakuan SNI ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas
produk industri dalam negeri melalui standar-standar yang telah ditetapkan dan
juga untuk melindungi pasar dalam negeri dari produk impor berkualitas rendah
(trade barrier).
"Maraknya peredaran barang impor di pasar dan platform digital
(e-commerce) saat ini, membuat Bapak Presiden memberikan arahan agar fokus pada
pengetatan impor komoditas tertentu seperti pakaian jadi, mainan anak,
elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, obat
tradisional, dan suplemen kesehatan, serta produk tas," terang Agus.
Menperin menjelaskan, saat ini pengawasan yang sifatnya Post-Border akan
diubah menjadi pengawasan di Border, dengan pemenuhan Persetujuan Impor (PI)
dan juga Laporan Surveyor (LS).
Dari total sebanyak 11.415 HS, terdapat ketentuan tata niaga impor
(Larangan/Pembatasan atau Lartas) terhadap 6.910 HS (sekitar 60,5 persen) dan
sisanya sekitar 39,5 persen merupakan barang Non-Lartas.
"Dari 60,5 persen komoditas yang terkena Lartas tersebut, sebanyak
3.662 HS (32,1 persen) dilakukan pengawasan di Border dan sebanyak 3.248 HS
(28,4 persen) dilakukan pengawasan Post-Border," ungkapnya.
Terkait hal itu, Kemenperin melakukan revisi atau perbaikan peraturan
untuk mengakomodasi perubahan pengawasan dari post-border menjadi border
tersebut dalam waktu dua minggu.
Sumber : Tribunnews.com
Kementerian Perindustrian menargetkan Net Zero Emission (NZE) di sektor
industri bisa tercapai di tahun 2050. Sementara langkah dekarbonisasi sendiri
telah dilakukan oleh para pelaku usaha.
Dekarbonisasi merujuk pada proses mengurangi emisi gas rumah kaca,
terutama karbon dioksida, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil.
"Sebagai negara dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang
pesat, Indonesia menjadi salah satu kontributor utama emisi karbon di tingkat
regional. Oleh karena itu, langkah-langkah dekarbonisasi menjadi semakin penting,
khususnya untuk sektor industri," tutur Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya di Rapat Kerja (Raker) yang mengusung
tema Dekarbonisasi Sektor Industri Menuju Target Net Zero Emission 2050 di JW
Marriott, Kuningan, Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Menperin menyebut, ada lima hal yang membuat upaya dekarbonisasi menjadi
perhatian Kementerian Perindustrian, yaitu:
1. Green Lifestyle
Kebutuhan pasar atas produk hijau terus meningkat seiring kesadaran green
lifestyle dari konsumen untuk menggunakan produk yang rendah karbon.
2. Kerentanan Pasokan Bahan Baku dan Energi
Adanya kerentanan akibat perubahan iklim dan bencana yang mengakibatkan
gagal panen dan krisis air yang mengganggu pasokan bahan baku industri.
3. New Green atau Carbon Protection Policy
Adanya regulasi negara tujuan ekspor Indonesia yang mewajibkan praktik
berkelanjutan seperti CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism) dan EUDR (EU
Deforestation Regulation).
4. Bursa Karbon dan Pasar Modal Berkelanjutan
Telah berdirinya pasar karbon nasional dan menggeliatnya pasar modal dan
investasi yang mengadopsi aspek keberlanjutan terutama dekarbonisasi, melalui
instrumen SPE, ESG, SBTi, ClimatePlus, RE100 dan lain-lain.
5. Konvensi Internasional
Kontribusi terhadap komitmen negara dalam konvensi internasional
(Persetujuan Paris, Konvensi Stockholm, Konvensi Minamata, dst).
"Di tengah tantangan global terkait perubahan iklim, Indonesia
memerlukan tindakan tegas untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. Upaya
dekarbonisasi di Indonesia tidak hanya sebatas kewajiban global, tetapi juga
langkah krusial untuk melindungi keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat," imbuh Agus.
Hydroxyapatite (HA) yang berbahan dasar batu kapur Padalarang telah berhasil disintesis oleh BBSPJIKMN. HA memiliki beberapa produk turunan seperti Carbonate Hydroxyapatite (CHA), Beta Tricalcium Phosphate (B-TCP), Dicalcium Phosphate Dihydrate (DCPD), dan Dicalcium Phosphate Anhydrate (DCPA). Melalui kerjasama antara FKG Universitas Airlangga dan BBSPJIKMN, material CHA dimanfaatkan sebagai material penyusun implan tulang. Pada tanggal 21 September 2023, Prof. Dr. Devi Rianti, drg., M.Kes dikukuhkan sebagai salah satu Guru Besar bidang ilmu Biomaterial Natural Mineral Alam di Universitas Airlangga Surabaya dengan orasinya yang berjudul Potensi Biomaterial Berbasis Batu Kapur untuk Rekayasa Jaringan Tulang di Bidang Kedokteran Gigi. Prof. Devi memanfaatkan CHA sebagai material penyusun bone graft.
CHA terdiri dari kalsium fosfat yang merupakan komponen utama dari tulang dan gigi manusia. CHA memiliki struktur kristal yang mirip dengan tulang dan gigi, sehingga sering digunakan sebagai biomaterial dalam aplikasi kedokteran.
Pada bidang kedokteran gigi, CHA sering digunakan untuk membuat implan gigi atau bahan pengisi gigi karena kemampuannya untuk menyatu dengan jaringan tulang alami. Selain itu, CHA juga dapat digunakan dalam bidang ortopedi untuk memperbaiki kerusakan tulang atau sebagai lapisan pada permukaan implant untuk meningkatkan integrasi dengan jaringan tulang.
Keunggulan CHA sebagai biomaterial termasuk biokompatibilitasnya yang tinggi, kemampuan mengikat protein dan faktor pertumbuhan yang penting bagi regenerasi jaringan, serta stabilitas kimia dan mekanikanya. Selain itu, CHA juga memiliki sifat osteoinduktif yang dapat merangsang pertumbuhan sel-sel tulang baru.
Penggunaan CHA sebagai biomaterial natural mineral alam memiliki potensi besar dalam berbagai aplikasi medis. Namun, perlu dilakukan lebih banyak penelitian untuk memahami secara lebih mendalam tentang interaksi antara CHA dengan jaringan tubuh serta mengoptimalkan sifat-sifatnya agar dapat diaplikasikan secara efektif dalam pengobatan berbagai kondisi medis.|
Melalui pengembangan material HA dan produk turunannya ini, BBSPJIKMN pernah mendapatkan penghargaan Best Halal Innovation di acara IHYA 2021 dengan fokus penemuan bone ash berbasis bahan baku kapur alam untuk aplikasi pada industri keramik dan industri medis (implant tulang dan gigi), yang berpotensi menggantikan bone ash dari babi yang sekarang banyak digunakan.
Hasil pemanfaatan kapur alam menjadi salah satu biomaterial ini merupakan kontribusi BBSPJIKMN dalam bidang kesehatan.
Selain itu, dengan adanya acara pengukuhan guru besar Universitas Airlangga ini, semoga menjadi penyemangat dan motivasi bagi teman-teman Pembina Industri, untuk semakin semangat berkarya dan berkolaborasi bagi satker tercinta dalam mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi untuk industri dan dunia pendidikan.
Ditulis oleh : Humas BBSPJIKMN
Sumber : Ekonomi
PURWAKARTA - Ketergantungan industri pengolahan
Indonesia terhadap impor bahan modal dan bahan baku masih cukup tinggi. Salah
satunya tercerminkan dari penggunaan alat mesin industri yang mayoritas masih
impor. Berdasarkan data impor nasional periode Januari–Juli 2023, impor barang
modal mencapai US$22,45 miliar atau sekitar 17,5 persen dari total impor
nasional, sedangkan impor bahan baku mencapai US$93,97 miliar atau 73,25 persen
dari total impor nasional. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya
produktivitas manufaktur dalam negeri untuk mendukung tingkat kandung dalam
negeri (TKDN). Padahal, penting bagi industri saat ini untuk meningkatkan daya
saing dan kemandirian industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita mengatakan pihaknya tengah berupaya mengembangakan dan
meningkatkan penguasaan teknologi industri agar dapat menggantikan
produk-produk yang selama ini masih diimpor.
Upaya yang tengah dilakukan yakni dengan
membangun pusat manufaktur dalam negeri yang disebut Indonesia Manufacturing
Center (IMC). Agus meyakini IMC dapat efektif meningkatkan kemampuan industri, mendorong
substitusi impor dan membantu industri kecil dan menengah dalam mengembangkan
produk. "Sehingga industri nasional mampu menghasilkan produk-produk
industri, khususnya permesinan yang selama ini hampir semua diimpor," kata
Agus dalam agenda Topping Off Pembangunan Indonesia Manufacturing Center (IMC)
di Purwakarta, Selasa (19/8/2023).
Adapun, kompleks IMC terletak di Plered,
Purwakarta yang akan dibangun di atas lahan seluas 11 hektare. Saat ini
pengerjaannya mencapai 3 hektare untuk bangunan utama dan akses konektivitas
dengan progres fisik sebesar 38 persen. IMC mulai dibangun pada Desember
2022 dan ditargetkan beroperasi pada Juni 2024, di mana fasilitas ini akan
memberikan layanan berupa pengembangan dan transfer teknologi, layanan pengembangan
produk-produk industri, layanan hilirisasi dari RnD, pengembangan talent tenaga
kerja industri, serta memfasilitasi jejaring kerja sama di antara para pemangku
kepentingan. "Pembangunan IMC ini telah sejalan dengan program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Implementasi P3DN diwujudkan dalam
pemenuhan TKDN barang dan jasa yang mencapai 71,39 persen," ujarnya.
Plt. Sekretaris Jenderal Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya pun
menambah lahan baru seluas 3,6 hektare untuk menghubungkan lahan IMC eksisting
dengan jalan raya di depannya. Hal ini dilakukan agar akses keluar masuk
kendaraan dari dan menuju IMC tidak menganggu aktivitas warga lokal.
"Kalau sudah jadi total kita anggarkan sekitar alokasinya Rp160 miliar sudah
termasuk lahan," ujar Putu. Pembangunan konstruksi struktur gedung utama
dan struktur gedung workshop telah mencapai tahap akhir, dengan progres secara
keseluruhan mencapai 38 persen. Sisanya sebesar 62 persen merupakan
pekerjaan lanjutan berupa arsitektur, interior, mekanikal, elektrikal, dan
plumbing, serta pekerjaan landscape. Dia menargetkan progres pemabngunan hingga
akhir tahun mencapai 66 persen. Putu menuturkan, proyek ini menggunakan TKDN
barang/material hingga 47,32 persen, dan TKDN jasa 83,46 persen. Sehingga total
penggunakan TKDN selama proyek pembangunan IMC hingga tanggal 13 September
2023, mencapai 71,39 persen.
Sumber : detiknews
Jakarta - Indonesia memecahkan rekor Guinness World Record dengan kategori pergelaran angklung terbesar di dunia. Tercatat ada 15.110 peserta di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, yang hadir di acara pemecahan rekor ini.
Adjudicator Guinness World Records, Sonia Ushirogochi, mengatakan Indonesia secara resmi memecahkan rekor dunia pergelaran angklung terbesar. Pencapaian ini memecahkan rekor sebelumnya yang berasal dari Indonesia juga dengan 5.128 peserta.
"Sekarang izinkan saya memberi tahu kalian hasilnya. Saya dapat mengonfirmasi dengan 15.110 peserta, kalian telah mencatatkan Guinness World Records," kata Sonia di GBK yang disambut tepuk tangan, Sabtu (5/8/2023).
Sebelumnya, pantauan detikcom di GBK, Senayan, sekitar pukul 19.30 WIB tampak barisan pemain angklung dengan pakaian bernuansa merah putih berdiri untuk melantunkan permainannya. Penilai resmi dari Guinness World Records pun hadir memberikan penilaiannya terhadap Indonesia.
Tampak hadir di sana istri Wapres Ma'ruf Amin; Wury Handayani, istri Menko Airlangga Hartato; Yanti Isfandiari, terlihat pula istri Mendagri; Tri Tito Karnavian dalam barisan peserta.
Mereka mulai membunyikan angklung usai diberi aba-aba oleh pihak Guinness World Records. Hampir 7 menit belasan ribu pemain memainkan lagu "Berkibarlah Benderaku" karya Ibu Sud dan "Wind of Change" milik salah satu band asal Jerman Scorpions.
Adapun pergelaran angklung terbesar di dunia ini diikuti oleh beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Di antaranya dari Kemensetneg, Sekretariat Kabinet (Setkab), Kemenparekraf, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, hingga Kementerian PUPR.
Peserta diketahui juga terdiri dari berbagai lembaga pemerintah. Kegiatan tersebut diinisiasi langsung oleh (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM).
Adapun OASE Kabinet Indonesia Maju merupakan organisasi pemerintah non profit yang di inisiasi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Pendamping Wakil Presiden Ibu Hj. Wury Estu Ma'ruf Amin. Organisasi ini sebagai wadah bagi untuk pengembangan program yang berdampak bagi masyarakat.